A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 146

Backtrace:

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 146
Function: _error_handler

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 51
Function: _userAgent

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 14
Function: browser_user

File: /home/magelang/public_html/v2/application/controllers/Home.php
Line: 16
Function: simpanPengunjung

File: /home/magelang/public_html/v2/index.php
Line: 457
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 146

Backtrace:

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 146
Function: _error_handler

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 168
Function: _userAgent

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 15
Function: os_user

File: /home/magelang/public_html/v2/application/controllers/Home.php
Line: 16
Function: simpanPengunjung

File: /home/magelang/public_html/v2/index.php
Line: 457
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/magelang/public_html/v2/system/core/Exceptions.php:271)

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 23

Backtrace:

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 23
Function: setcookie

File: /home/magelang/public_html/v2/application/controllers/Home.php
Line: 16
Function: simpanPengunjung

File: /home/magelang/public_html/v2/index.php
Line: 457
Function: require_once

Kabupaten Magelang
 

Agar Tidak Salah Tiga

BUDIONO Pemerintahan

Oleh BUDIONO*

Ketika target kinerja pemerintahan telah tercapai, apakah tidak perlu dimunculkan lagi masalah pembangunan?. Target yang telah tercapai itu adalah hasil audit keuangan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan status wajar tanpa pengecualian (WTP). Status WTP yang nerupakan target RPJMD 2014-2019, yang merupakan pencapaian pertama sejak berdirinya Kab. Magelang. 

WTP adalah salah satu jenis opini pemeriksaan atau audit keuangan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan badan audit internal. KAP melakukan audit pada perusahaan terbuka, yaitu perusahaan yang go public, perusahaan-perusahaan besar dan juga perusahaan kecil serta organisasi-organisasi nirlaba.

Sementara itu, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Daerah, Lembaga Negara lainnya, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Status lainnya: Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). WTP adalah status trtinggi, sementara yang terendah TMP. Dengan status WTP, terdapat  hak atas insentif keuangan yang akan diberikan Kementerian Keuangan. Dengan tambahan dana ini terbuka peluang untuk semakin meningkatkan kesejahterana warga.

Selain itu, dengan status WTP terbuka peluang untuk mengakses sumber-sumber pembiayaan inovatif non APBN/APBD, misalnya obligasi syariah dan obligasi daerah. Melalui pembiayaan inovatif ini, kendala kesediaan dana APBD, untuk infrastruktur dapat diatasi. Misalnya, terkait kecukupan energi, dimana masih terdpat 39.000 rumah tangga belum tersambung listrik PLN. Walaupun PLN telah menyediakan skim sambungan murah meriah, biaya sambungan sekitar Rp.500.000,- masih dirasa mahal bagi keluarga miskin yang pengeluaran perbulannya kurang dari Rp.204.000,-. 

Demikian juga, dengan kebutuhan infrastruktur jalan. Misalnya, pada jalur evakuasi bahaya letusan Gunung Merapi, yang sebagian besar masih berstatus jalan desa, dimana pada kabupaten lain status jalur evakuasi adalah jalan kabupaten, maka dibutuhkan dana besar untuk peningkatan status. Infrastruktur perdagangan juga menanti sentuhan, misalnya revitalisasi pasar. Dan yang lebih prioritas lagi adalah instalasi pengelolaan limbah/sampah. 

Demikian fakta-fakta yang terungkap dalam FGD (focused group discusion) penyusunan isu strategis rancangan teknokratik RPJMD tahun 2019-2024, bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan (PMP).  

Dalam pencapaian visi-misi RPJMD (sejahtera, maju dan amanah) bidang PMP bertanggungjawab pada visi ‘amanah’. Selain bermakna akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan, amanah berarti bahwa apa yang diamahkan samapi ketangan yang berhak. 

Oleh karena itu ada beberapa indikator untuk mengukur visi amanah, yang telah disebutkan adalah WTP tadi. Dan beberapa indikator yang menunjukkan ‘kemajuan dan keberhasilan’, dalam hal ini misalnya Piala Adipura untuk Kota Muntilan, yang juga baru pertama diraih sejak terbentuknya Kab. Magelang.

Dengan demikian, visi amanah juga dapat diukur melalui indikator Indeks Gini dan Indek Wiliamson. Kedua indikator digunakan untuk mengukur apakah barang dan jasa yang diproduksi dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat antar kelompok pendapatan dan antar kecamatan. 

Koefisien gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Dengan kriteria sebagai berikut : a. Ketimpangan taraf rendah, bila G < 0.4; b. Ketimpangan taraf sedang, bila G antara 0.4 - 0.5; c. Ketimpangan taraf tinggi, bila G > 0.5.

Berdasarkan hasil SUSENAS 2014, Gini Ratio di Kabupaten Magelang tahun 2014 adalah sebesar 0,34. Angka ini menunjukkan nilai  < 0,4 yang berarti bahwa Kabupaten Magelang termasuk wilayah yang memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah.

Indeks Williamson digunakan untuk menganalisis seberapa besarnya kesenjangan antarwilayah/daerah. Indeks Williamson pada dasarnya adalah salah satu bentuk modifikasi dari koefisien variasi. yaitu salah satu ukuran statistik  untuk menghitung tingkat sebaran data. Data dengan standar deviasi yang tinggi (nilainya mendekati 1), mengindikasikan adanya variasi yang cukup tinggi atau dengan kata lain ada ketidakmerataan sebaran data. Indeks kesenjangan PDRB per kapita antar kecamatan di Kabupaten Magelang, dalam RPJMD 2014-2019, ditargetkan berada pada kategori sedang yaitu pada  besaran 0,4.

Mempertahankan status WTP, piala Adipura, indes gini dan williamson, adalah empat masalah dari beberapa masalah yang dihadapi dan masalah yang ingin diatasi oleh masyarakat Magelang dalam lima tahun yang akan datang.

Dalam FGD kali ini, dimaksudkan untuk menemukan masalah/isu strategis, yaitu masalah yang jika diatasi akan membawa dampak yang besar bagi penyelesaian masalah lain. Sebaliknya, jika tidak diatasi akan membawa dampak yang besar bagi kerusakan yang lain. Intinya, adalah menemukan isu yang mempunyai kaitan ke depan (forward impact) dan kaitan ke belakang yang besar (backward impact).

Ada empat kegiatan fungsional pada indentifkasi isu strategis ini, menurut Randall B. Ripley (Policy Analysis in Political Science), yaitu:
Menyepakati bahwa suatau situasi yang sedang kita hadapi sebagai situasi bermasalah; 
Memutuskan bahwa pemerintah harus ‘hadir’ memberikan solusi pada situasi problematik tersebut;
Merumuskan masalah (kedalam bentuk masalah formal) 
Melakukan mobilisasi dukungan (melalui musrenbang, dll) agar isu/masalah tersebut masuk kedalam ‘agenda pemerintah’.

Sementara itu, menurut William N. Dunn (Public Policy Analysis An Introduction) sebagaimana disajikan secara grafis ada empat tahapan untuk identifikasi isu strategsi. Awalnya adalah pengakuan dan penyadaran bahwa situasi yang ada sebagai bermasalah.

Dari situasi bermasalah ini analis kebijakan berusaha ‘mencari masalah’. Yang dicari bukan satu tetapi banyak masalah disesuaikan dengan banyaknya pemangku kepentingan. Dalam pencarian ini ditemukan ‘meta problema’, yaitu masalahnya masalah, yaitu masalah yang tidak terumuskan secara baik, terlalu banyak dan tidak terkelola, karena situasi problematik yang diusung oleh berbagai kelompok kepentingan.



Secara kamus ‘meta problema’ adalah Fenomena yang tersembunyi dibalik beberapa masalah, dimana pemahaman atas fenomena tersebut sangat penting untuk menemukan solusi atas masalah tersebut. Misalnya, di masyarakat banyak kejahatan, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, tingkat pendidikan rendah, dan lain-lain, yang disebabkan atau dipicu oleh kemiskinan. Sementara itu kemiskinan itu sendiri disebabkan oleh hancurnya struktur keluarga atau sistem ekonomi yang tidak adil.

Relasi antar indikator (indikator kinerja utama/IKU dan indikator kinerja pemda/IKP) dapat mereprentasikan ‘meta problema’ dimana masing-masing indikator saling terhubung dan saling tergantung, sehingga menurut Dr. Sri Yuwati dari Stipari, indikator tersebut ‘umpel-umpelan’.

Mungkin, taxonomi atau sistematika tumbuh-tumbuhan, dapat dijadikan metode untuk mengurai. Sistematika hirarkis adalah: klas --- ordo -- famli – genus --      species. Terapannya: kesejahteraan rakyat (klas) --- pertumbuhan ekonomi (ordo) – pertumbuhan sektor pertanian (famli) – pertumbuhan sub-sektor tanaman pangan (genus) --  pertumbuhan produksi padi (species). 

Kegiatan fungsional selanjutnya berdasarkan meta-masalah adalah menemukan masalah subtantif, analis melakukan pembatasan masalah, dalam bentuknya yang mendasar dan menyeluruh. Misalnya, analis harus dapat menentukan, apakah masalah yang ada dapat dianalisis menggunakan ilmu ekonomi, sosiologi atau politik. 



Setelah definisi masalah substantif dibuat, maka dirumuskan secara detil dan spesifik ‘masalah formal’. Proses untuk mengolah masalah substantif menjadi masalah formal melalui spesifikasi masalah, kedalam bentuk persamaan atau model. Misalnya, Y = a + bX, dimana Y adalah sasaran yang ingin dicapai, X adalah variabel kebijakan. Notasi b adalah besar perubahan Y yang diakibatkan oleh perubahan X. 

Dalam melakukan identifikasi isu strategis, analis menghadai berbagai resiko. Pada tahap pencarian masalah resikonya adalah salah memilih batasan meta masalah. Pada tahap pembatasan masalah resikonya ketika salah menentukan cara pandang atau konsepsualisasi. Misalnya, salah menentukan suatu penomena sebagai politik, ekonomi atau sosiologis. Pada tahap spesifikasi resikonya adalah ketika salah menentukan persamaan atau model, inilah yang disebut jenis ketiga kesalahan.

Penyebutan kesalahan ketiga diambil dari khasanah hipotesis nol. Kesalahan pertama terjadi ketika hipotesis nol ditolak pada saat fakta mendukung/benar. Kesalahan kedua terjadi ketika hipotesis nol diterma pada saat fakta tidak mendukung/salah. Kesalahan ketiga terjadi ketika para penyelenggara negara mengatasi masalah yang salah. 

Contoh kesalahan ketiga diberikan Dr. Soetrisno dari PSPPR-UGM: keluhannya sakit lutut tetapi diagnosa dan yang diobati sakit kepala. *perencana madya di Bappeda.