Tahun ini, ia menyebutkan, hingga Bulan November jumlah pemohon alih fungsi lahan mencapai 107 pemohon dengan luasan lahan mencapai 98.627 meter2. Dari jumlah itu, katanya, tidak semua disetujui. Permohonan yang disetujui hanya 61 pemohon dengan luas lahan 58.946 meter2. sisanya, lahan seluas 39.681 dari 46 orang pemohon tidak disetujui. Alasannya, lanjut Edy, karena tanah tersebut merupakan areal sawah yang subur dan dekat dengan irigasi teknis. Mereka yang ditolak ini, katanya, ada yang tetap nekad membangun. Nantinya, menurutnya ini akan bermasalah dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab), terkait ijin mendirikan bangunan (IMB). Terkait sanksi, ia menyebutkan ini menjadi kewenangan Pemkab.
“BPN sendiri sudah lama mengendalikan alih fungsi lahan ini, dengan terus berupaya mempertahankan keberadaan sawah. Jika ada yang mengajukan alih fungsi lahan dari sawah subur, selalu kami tolak,” ungkapnya.
Mereka yang disetujui, kata Edy, adalah alih fungsi dari lahan berupa tegalan atau sawah yang sudah tidak produktif. Ia mengakui ada kejadian lahan sawah produktif yang didirikan bangunan. Menurutnya, itu terjadi karena pemiliknya tidak mengajukan ijin terlebih dahulu. Mereka membangun rumah atau bangunan tersebut, dan setelah lima hingga 10 tahun kemudian baru sadar bahwa sertifikat yang mereka miliki adalah sertifikat tanah, bukan sertifikat bangunan. Saat itulah mereka baru mengajukan ijin alih fungsi lahan.
“Jadi, lahan sawah itu sudah terlanjur dibangun rumah. Mau bagaimana lagi?” ujar Edy.
Kebanyakan alih fungsi lahan di wilayah ini, lanjutnya, berupa bangunan untuk simpul kegiatan ekonomi, seperti toko. Letaknya pun kebanyakan berbatasan dengan kawasan kota, seperti di Kecamatan Secang, Mertoyudan, Muntilan dan Borobudur. Ia menambahkan, alih fungsi lahan yang dimaksudkannya ini adalah untuk satuan rumah, bukan kompleks kapling atau perumahan. Kompleks perumahan, katanya, biasanya mencapai lebih dari satu hectare.
“Untuk lahan di atas satu hectare, menggunakan ijin dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan penentuannya dilakukan oleh tim terpadu dari Pemda,” tandasnya*.**)
Widodo Anwari Humas&Protokol*