UMK KABUPATEN MAGELANG DIATAS KHL.
Kota Mungkid, 15/12/2014. Berdasarkan surfei bersama yang dilakukan oleh Pemerintah, Serikat pekerja serta Asosiasi Pengusaha Indonesi (APINDO) Kabupaten Magelang yang dilaksanakan selama kurun waktu Januari s/d September 2014 serta . Upah Minimum Kabupaten Magelang ( UMK) yang mencapai Rp. 1.255.000,-posisinya diatas Kebutuhan Hidup Layak ( KHL) sebesar Rp. 1.254.700,- atau 0,01 % diatasnya, kata Bupati Magelang Zaenal Arifin SIP,yang dibacakan oleh Wakil Bupati dalam sosialisasi SK Gubernur Jateng nomor :560/85 tahun 2014 tentang upah Minimum pada 35 Kabupaten /Kota bertempat di pendopo Supardi Kabupaten Magelang.
Perlu kita ketahui bersama, bahwa Upah Minimum Kabupaten/kota tersebut, ditetapkan oleh gubernur atas rekomendasi Dewan Pengupahan dan rekomendasi bupati/walikota. Selanjutnya UMK diumumkan oleh gubernur dan akan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya dan ditinjau kembali setiap tahun.
Penetapan Upah Minimum Kabupaten Magelang Tahun 2015, telah didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi
Perlu diketahui bersama , bahwa proses pengusulan UMK tidaklah mudah, karena harus memformulasikan kepentingan 3 unsur guna mencapai satu capaian bersama. Meskipun diikuti dengan berbagai kendala seperti minimnya anggaran, kurangnya dukungan sarana dan prasarana, kendala koordinasi penyatuan persepsi atas 60 item komponen Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor : 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
Namun perlu kita syukuri, bahwa dalam melakukan diskusi, dinamika kepentingan masing-masing unsur dengan berbagai nuansa warna dan irama yang sangat melelahkan dan menguras energi, akhirnya mendapatkan hasil yang dapat diterima oleh berbagai pihak terkait.
Oleh karena itu koordinasi ini bertujuan membangun dan mempererat silaturahmi antara 3 unsur yakni pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Serta memberikan pemahaman bahwa besaran nominal UMK Kabupaten Magelang sebagaimana dalam SK Gubernur dimaksud, adalah merupakan hasil kerja kita bersama, melalui mekanisme Dewan Pengupahan. "Untuk itu kita mempunyai kewajiban untuk mengawal, mengamankan dan selanjutnya taat dan patuh terhadap keputusan gubernur tersebut" tegas Bupati.
Endot Sudiyanto S.S0s, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang mengatakan bahwa UMK ini akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015, artinya dari mulai sekarang bagi yang berkehendak melakukan penangguhan upah minimum masih ada waktu 10 hari lebih.
Pelaksanaan SK Gubernur tentang UMK di Kabupaten Magelang akan diawasi oleh 6 orang Pengawas Ketenagakerjaan sesuai kompetensinya. Dan untuk dapat menyandang predikat sebagai pengawas ketenagakerjaan, maka telah dilakukan pendidikan dan latihan khusus dari Kementerian Tenaga Kerja serta legalitas dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
******pr.dok kendro humasprotokol 12/2014 ******