A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ub

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 127

Backtrace:

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 127
Function: _error_handler

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 51
Function: _userAgent

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 14
Function: browser_user

File: /home/magelang/public_html/v2/application/controllers/Home.php
Line: 16
Function: simpanPengunjung

File: /home/magelang/public_html/v2/index.php
Line: 373
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ub

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 139

Backtrace:

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 139
Function: _error_handler

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 51
Function: _userAgent

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 14
Function: browser_user

File: /home/magelang/public_html/v2/application/controllers/Home.php
Line: 16
Function: simpanPengunjung

File: /home/magelang/public_html/v2/index.php
Line: 373
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ub

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 127

Backtrace:

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 127
Function: _error_handler

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 165
Function: _userAgent

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 15
Function: os_user

File: /home/magelang/public_html/v2/application/controllers/Home.php
Line: 16
Function: simpanPengunjung

File: /home/magelang/public_html/v2/index.php
Line: 373
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ub

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 139

Backtrace:

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 139
Function: _error_handler

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 165
Function: _userAgent

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 15
Function: os_user

File: /home/magelang/public_html/v2/application/controllers/Home.php
Line: 16
Function: simpanPengunjung

File: /home/magelang/public_html/v2/index.php
Line: 373
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/magelang/public_html/v2/system/core/Exceptions.php:271)

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 23

Backtrace:

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 23
Function: setcookie

File: /home/magelang/public_html/v2/application/controllers/Home.php
Line: 16
Function: simpanPengunjung

File: /home/magelang/public_html/v2/index.php
Line: 373
Function: require_once

Kabupaten Magelang
 

Musrenbang, Musbang dan Muspro

Budiono Pemerintahan

Oleh Budiono*

Draft Surat Edaran Bupati Magelang Nomor : 050 /       / 24 / 2017 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2018, beserta Lampiranya telah dinyatakan selesai pada hari Sabtu, 21 Oktober 2017. Tahap selanjutnya penandatangan dan penyampaian. Surat Edara terdiri dari 4 halaman, 662 kata dan 4.594 karakater tanpa spasi. Lampiran Surat Edaran terdiri dari 21 halaman, 6.597 kata dan 45.511 karakater tanpa spasi.

Dasar hukum yang mengamanat pedoman musrenbang ini ada sebelas, terdiri dari 4 Undang-Undang, 1 Peraturan Menteri, 2 Peraturan Daerah Provinsi, 4 Peraturan Daerah Kabupaten. 

Dasar hukum tertinggi dan tertua adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang termuda adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Dasar hukum yang tercantum pada diktum mengingat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, hanya 2 (dua), yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentangKementerian Negara dan Undang  Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sementara pada diktum mengingat pada Undang  Undang Nomor 23 Tahun 2014, hanya dicantumkan: Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengapa dasar hukum dalam surat edaran ada 11, sementara dalam permendagri dan UU 23/2014 ada 2 dan 1?. Marilah kita simak pendapat pakar. Bagian Menimbang dan Mengingat dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah dua hal yang berbeda. Menimbang memuat uraian singkat pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sedangkan Mengingat memuat dasar hukum yakni dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan itu dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan itu (http://www.hukumonline.com).

Oleh karena itu, pada mengingat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan maka pada Surat Edaran Bupati Magelang ini perlu dicantumkan UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

Sementara itu dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Surat Edaran Bupati Magelang adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tidak ditemukan istilah ‘musrenbang’ atau musyawarah perencanaan pembangunan, yang ada musyawarah pembangunan minus perencanaan. Sebagaimana diatur dalam pasal 261 (5) yang tertulis: Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Sementara dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, ditemukan istilah ‘musrenbang’ sebanyak 28 kali. Namun dalam UU 25 Tahun 2004 ini amanat pelaksanakan musrenbang sebanyak 15 kali diarah kepada Kepala Bappeda. Masalahnya, dalam Perda perangkat daerah yang terbaru Kepala Bappeda telah diganti dengan Kepala Bappeda dan Libangda. Dengan demikian amanat UU 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan ini tidak bisa dilaksanakan. 

Eloknya. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerahdiatur tentang musrenbang, antara lain pada Pasal 1 (62) Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah. Elok, karena permendagri ini mencantumkan dasar hukum UU Nomor 25 Tahun 2004. 

Dengan demikian, ada dua pilihan nama musrenbang atau musbang. Sementara yang umum digunakan ‘musyawarah’ saja, dengan akronim munas/musnas untuk yang tingkat nasional, yang tingkat kebupaten ‘muskab’, dan yang tingkat propinsi ‘muspro’.

Mulianya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merehabilitasi eksistensi BAPPEDA, antara lain diatur dalam Pasal 1 (17) yang tertulis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas danmengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah. Kira-kira maksudnya, seperti tagline teh botol, apapun namanya singkatannya BAPPEDA.

Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan adalah langkah pertama dalam siklus penyusunan rencana dan anggaran pembangunan daerah yang berlangsung dalam 10 tahap, atau dalam 15 bulan, yang terakhir berwujud APBD, sebagaimana tersaji dalam gambar. 

Siklus penyusunan rencana dan anggaran pembangunan daerah, juga menggambarkan pergeseran pendekatan pembangunan, yang pada awalnya cenderung partisipatif (tahap 1 dan 2), kemudian bergeser ke teknokratik (tahap 3, 4, 5), dan pada akhirnya kental dengan nuansa politik (tahap 6 s.d 10). 

Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.



Pendekatan politik memandang bahwa , karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program¬-program pembangunan yang ditawarkan masing masing calon kepala daerah dan DPRD. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda agenda pembangunan yang ditawarkan. 

Pendekatan politik dianggap ada bagian proses yang kurang terbuka/transparan. Tantangannya adalah bagaimana agar janji-janji pejabat daerah yang terpilih (Bupati, anggota DPRD)  masuk kedalam proses Musrenbang, untuk menghilangkan kesan bahwa usulan itu  “dipakskan” lolos pada saat penganggaran. 

Agar usulan-usulan yang diproses melalui Musrenbang (bottom-up) “tidak kalah” oleh usulan-usulan dari proses teknokratis maupun politis. Sehingga APBD yang dihasilkan   mencerminkan aspirasi masyarakat luas. 

Pedoman umum musrenbang ini disajikan secara sistemik, dengan pilahan sub-sistem input, proses, dan output, yang berlangsung secara interatif, dimana output dari suatu proses akan menaji input pada proses selanjutnya.


Ada enam forum diatur dalam surat edaran tentang pedoman umum musrenbang ini, 3 forum bernama musrenbang, tiga lainnya: rakor teknis, forum rumpun SKPD dan forum SKPD. Dengan pedoman ini langkah pertama dimulai untuk menelorkan sekitar 2.200 kegiatan dan 8.800 indikator. Ruwet dan umpel-umpelan.  Namun, semuanya harus bermuara pada pencapaian 3 visi bupati, yaitu sejahtera, maju dan amanah. 

Sejahtera itu berarti semakin banyaknya ketersediaan dan semakin keterjangkaunya barang dan jasa kebutuhan rakyat, dengan tagline more is better. Maju itu berarti perbaikan cara produksi barang dan jasa kebutuhan rakyat yang secara teknokratik berarti expanding dan advancing, sementara ‘amanah’ bararti bahwa cara produksi barang dan jasa kebutuhan rakyat itu dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi/akuntansi (accountable). 

Sungguh, hanya ada tiga cara dan tiga faktor, agar ribuan karaktar tanpa spasi ini tidak muspro. Tiga faktor itu adalah kapital/modal/uang, tenaga kerja/sumberdaya manusia, dan teknologi. Tiga cara itu: tambahkan jumlahnya, dan/atau perbaiki kualitasnya, dan /atau majukan teknologinya. *perencana madya di Bappeda