A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ub

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 127

Backtrace:

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 127
Function: _error_handler

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 51
Function: _userAgent

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 14
Function: browser_user

File: /home/magelang/public_html/v2/application/controllers/Home.php
Line: 16
Function: simpanPengunjung

File: /home/magelang/public_html/v2/index.php
Line: 373
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ub

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 139

Backtrace:

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 139
Function: _error_handler

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 51
Function: _userAgent

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 14
Function: browser_user

File: /home/magelang/public_html/v2/application/controllers/Home.php
Line: 16
Function: simpanPengunjung

File: /home/magelang/public_html/v2/index.php
Line: 373
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ub

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 127

Backtrace:

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 127
Function: _error_handler

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 165
Function: _userAgent

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 15
Function: os_user

File: /home/magelang/public_html/v2/application/controllers/Home.php
Line: 16
Function: simpanPengunjung

File: /home/magelang/public_html/v2/index.php
Line: 373
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ub

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 139

Backtrace:

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 139
Function: _error_handler

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 165
Function: _userAgent

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 15
Function: os_user

File: /home/magelang/public_html/v2/application/controllers/Home.php
Line: 16
Function: simpanPengunjung

File: /home/magelang/public_html/v2/index.php
Line: 373
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/magelang/public_html/v2/system/core/Exceptions.php:271)

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 23

Backtrace:

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 23
Function: setcookie

File: /home/magelang/public_html/v2/application/controllers/Home.php
Line: 16
Function: simpanPengunjung

File: /home/magelang/public_html/v2/index.php
Line: 373
Function: require_once

Kabupaten Magelang
 

Smart KKN

Budiono Pendidikan

Oleh BUDIONO*

Pada suatu masa, pemberian stimulan sebesar Rp. 5 juta kepada 20 kelompok mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) masing-masing Rp.250.000, berhasil menggugah (generate) partisipasi Perguruan Tinggi sebesar Rp.500 juta. Sukses ini kisah nyata atau testimoni ketika Kepala Bappeda saat ini, Drs. Sugiyono M.Si., menduduki jabatan eselon IV. Apakah success story KKN ini dapat diulang kembali ketika YBS mengemban tugas di eselon II?. 

(KKN) adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung antara satu sampai dua bulan dan bertempat di daerah setingkat desa. Setiap perguruan tinggi wajib untuk melaksanakan KKN sebagai kegiatan intrakurikuler sebagai amanat darma ketiga dari tri dharma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, saat ini KKN mencakup seluruh darma atau tri darma.

Sejarah KKN bermula pada tahun 1971 dimana tiga universitas sebagai perintis kegiatan pengabdian masyarakat yaitu Universitas Andalas Padang, Universitas Hasanuddin Makasar dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Pada tahun 1973-1974 KKN diperluas menjadi 13 Universitas di 13 provinsi, Universitas Gadjah Mada bertindak sebagai universitas pembina, sedangkan dua belas universitas lainnya adalah: Universitas Syiah Kuala, Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Sriwijaya, Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Universitas Udayana, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Hasanuddin, Universitas Sam Ratulangi, dan Universitas Pattimura. 

Pada awalnya, KKN hanya pengamalan  dharma yaitu ‘pengabdian masyarakat’, saat ini mencakup juga dharma ‘penelitian’. Program yang dilaksanakan tiap perguruan tinggi berbeda-beda tergantung pada disiplin ilmu yang terkait serta kebutuhan masyarakat dari daerah yang dituju sebagai tempat pelaksanaan KKN. Program yang dibuat dapat terbagi menjadi program umum, dan program khusus (tematik). Beberapa tema khusus KKN antara lain seperti pendidikan, pariwisata, sumber daya alam, dan peduli bencana. 

Dalam sebuah kelompok, peserta KKN dapat berasal lintas fakultas dalam satu universitas, atau lintas universitas. KKN lintas universitas disebut KKN Kebangsaan, program ini dirintis oleh Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sejak tahun 2013.

Smart

Langkah pertama mengulang sukses KKN adalah menyusun draft rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang penyelenggaraan pengabdian masyarakat, pada tanggal 3 Nopember 2017. Draft rancangan perbup disusun bersama oleh Bappeda, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Kantor Kesbangpol. 

Langkah kedua adalah memperluas cakupan, sebagai berikut: 

a) Jika selama yang diatur hanya perijinan, maka pada Peraturan Bupati Magelang ini keterlibatan pemda diperluas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monev hingga evaluasi;

b) Jika selama ini yang diatur hanya perijinan Kuliah Kerja Nyata (KKN), maka cakupan diperluas dengan pengaturan Pengabdian kepada Masyarakat. Bedanya jika KKN pelakunya mahasiswa maka Pengabdian kepada Masyarakat selain dilakukan oleh mahasiswa juga oleh dosen. Ada potensi besar dari pengabdian masyarakat oleh dosen yang selama ini pemerintah daerah belum dapat mendampingi. 

c) Jika selama ini hanya mengatur pengabdian masyarakat, maka dalam perbup yang baru cakupan diperluas dengan memasukkan ‘penelitian’ atau riset. Dengan demikian perbup yang baru diberi judul perbup tentang penyelenggaraan pengabdian masyarakat dan penelitian. Dengan melibatkan diri (pemda) pada proses riset ada beberapa manfaat yang dapat diraih, yaitu diseminasi hasil riset untuk masyarakat, karena dalam riset saat ini terkandung juga proses pengembangan dan penerapannya. Masyarakat juga dapat dilibatkan, misalnya dalam bentuk kebun percobaan untuk hortikulturan dan peternakan. 

d) Jika dalam perijinan KKN yang menjadi leading sector DPMPTSP, maka diganti Bappeda. Dengan demikian isyu strategis, permasalahan dan prioritas pembangunan daerah dapat untuk memperkaya perencanaan dan peleksanaan pengebdian masyarakat dan penelitian/pengembangan/penerapan teknologi. 
Smart KKN menjadi sasaran yang dituju dalam Peraturan Bupati Magelang ini. Sebagaimana arahan Kepala Bappeda pada rapat penyusunan draft. Smart adalah akronim dari Specific (jelas, cetho), measurable (terukur), achieveable, timely (ada batas waktunya), reliable (dapat diandalkan).

Cetho

Specific artinya jelas, tertentu atau cetho. Cetho dapat dicapai melalui pemaduan antara tema KKN dengan permasalahan, visi-misi, dan prioritas pembangunan daerah. Untuk itu pemda harus melibatkan diri sejak perencanaan KKN. Dalam hal ini pemda dan perguruan tinggi duduk bersama menyusun kerangka acuan kerja (KAK). Dalam forum bersama ini menyampaikan permasalahan dan indikator-indikator yang belum tercapai. 

Dalam RPJMD tahun 2014-2019 telah ditetapkan 185 indikator kinerja pembangunan. Salam satu indikator yang mungkin sulit tercapai adalah rata-rata lama sekolah (mean year schooling). Targetnya 10 tahun pada tahun 2019, sementara capaian saat  7,40 tahun. Artinya setara dengan drop out kelas 2 SMP. Lebih tinggi dari Lamanya Sekolah Jateng yang hanya 7,19 tahun. 

Lamanya Sekolah atau years of schooling adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Pada prinsipnya angka ini merupakan transformasi dari bentuk kategori TPT menjadi bentuk numerik.

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama bersekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Ukuran ini mengatasi masalah kekurangan estimasi dari TPT yang tidak mengakomodir kelas tertinggi yang pernah dicapai individu.

Untuk meningkatkan capaian indikator angka rata-rata lama sekolah, antara lain dengan jalan: mencegah drop out atau putus sekolah, kembali sekolah kejar, mencegah anak yang berpendidikan pergi keluar daerah dengan kerja mandiri. 

Untuk kembali sekolah, maka langkah penting memahami data besarnya siswa yang tidak lagi sekolah. Data angka partisipasi sekolah dapat digunakan untuk melihat besarnya anak usia sekolah yang tidak sekolah lagi. Angka partisipasi sekolah (APS) adalah proporsi anak sekolah pada kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. 

Pada tahun 2016 ini APS pada semua kelompok umur penduduk (th) belum mencapai 100 persen. APS terendah pada kelompok umur penduduk 19-24 tahun atau usia perguruan tinggi, tertinggi pada kelompok umur penduduk 7-12 tahun. Namun, data ini menunjukkan fakta bahwa masih ada anak usia sekolah dasar yang belum/tidak lagi sekolah. Untuk menjadikan mereka sekolah lagi maka, salah satu solusinya pendidikan no-formal yaitu kelompok belajar paket ABC. Smart KKN akan disuguhi data semacam ini
Data putus sekolah ini diberitakan dan diberitahukan kepada Perguruan Tinggi, untuk dijadikan basis data penyusunan KAK KKN. Kepada Perguruan Tinggi berbasis kependidikan, maka jenis pendidikan non-formal, seperti Kejat Paket ABC, dapat dijadikan solusi. 

Sementara untuk jalur formal, KKN dari Perguruan Tinggi kependidikan dapat diminta membentuk Rintisan Sekolah Satu Atap. Ingat bahwa untuk anak usia SMP yang tidak tertampung sekolah mencapai 2.804 jiwa. Jika satu klelas SMP berisi 25 anak dan satu sekolah 75 anak, maka kelurangan unit sekolah sebesar 75.

Dari perguruan tinggi non-kependidikan, sangat dinantikan peranya dalam diseminasi teknologi sederhana dan tepat guna.  Perlu diingat bahwa pencapaian misi ‘sejahtera’ yang populer dengan tagline wareg, wasis, waras, wutuh, dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas dan/atau kualitas kapital (peralatan) dan/atau sumberdaya manusia, dan/atau dengan penerapan teknologi yang lebih maju.

Penerapan teknologi sederhana dan tepat guna untuk mengatasi kendala SDM, modal dan catu daya yang terbatas, namun mudah dioperasikan, dan ramah lingkungan, namun tetap mampu meningkatkan produksi barang dan jasa  untuk sebesar-besarnya kemakmuran warga. 

Sekretaris Bappeda, menambahkan bahwa apa yang dilakukan Pemkab Bantul dalam mengatur penyelenggaraan KKN dapat diteladani. Sejalan dengan visi Presiden RI, Bantul tidak lagi memunggungi laut, tetapi justru menjadikan laut sebagai halaman depan. Dengan demikian tema KKN diarahkan pada kelautan dan perikanan. 

Terukur

Measurable, artinya terukur. Untuk itu harus dimualai dengan penggambaran kondisi awal dan kondisi akhir yang dikehendaki. Dengan melihat kondisi awal dapat dikemukakan permasalahan yang dihadapi dan alternatif solusi yang dipilih atau disusun rencana aksi. Dalam rencana aksi tercakup input yang dibutuhkan, misalnya dana dari APBN/APBD, CSR dan swadaya. Pengukuran ini dilakukan dalam bentuk ‘form’ dengan kolom terdiri dari permasalahan, kondisi awal, upaya pemecahan, target (konsisi akhir yang dikehendaki) dan capaian, termasuk nilai rupiah yang bisa dihimpun.
 
R huruf terakhir dalam smart,  singkatan dari reliable artinya masuk akal, atau kependekan dari rewarding  artinya bebungah atau penghargaan. Bahwa salah satu alat untuk meningkatkan motivasi kerja adalah pemberian penghargaan. Oleh karena itu penghargaan KKN yang berhasil akan diberi anugerah atau KKN Award.
 
Reward dapat juga diberikan kepada mahasiswa atau lembaga pendidikan yang melakukan ‘penelitian’ yang temanya mendudkun pencapaian target-target pembangunan daerah. Misalnya, mapping program/kegiatan/anggaran untuk pengentasan kemiskinan, IPM (indeks pembangunan manusia), pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah.

Selain pengharapan terhadap reward, motivasi kerja juga terangkat jika mengetahui ada punishment. Jadi untuk menghindari  ‘hukuman’ kinerja juga terangkat. Punishment akan diberikan kepada mahasiswa yang melakukan ‘penelitian/riset’, wujudnya penambahan syarat penyerahan hasil riset (skripsi/tesis/disertasi)  ke pemda cq Bappeda dalam kelengkapan yudisium. 

Namun, sekali lagi Kepala Bappeda berpesan agar pengaturan penyelenggaraan KKN itu berpegang pada filosophi: cepat, gampang, akuntabel, dan memberikan manfaat kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Cepat atau timely, atau jelas tenggat waktunya maksudnya bahwa segala pelayanan administrasi terkait KKN harus jelas tenggat waktunya. Tidak pakai lama atau bertele-tele. Jika surat menyurat bisa diselesaikan dalam ukuran jam, jangan meminta waktu seukuran hari, minggu atau bulan.

Gampang atau tidak sulit artinya bahwa pengurusan penyelenggaran KKN tidak membebani dengan syarat-syarat yang tidak terkait dengan faktor-faktor pendorong keberhasilan KKN. Dengan demikian para birokrat atau para penyelenggara pemerintahan harus menangguhkan kredo yang selama ini diyakini ada yang masih mengamalkan, yaitu jika suatu urusan bisa dipersulit mengapa dibiarkan mudah

Smart, dapat dicapai dengan putar otak atau kerja cerdas, bukan dengan pengadaan barang asal tebas. *perencana madya di Bappeda