A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ub

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 127

Backtrace:

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 127
Function: _error_handler

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 51
Function: _userAgent

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 14
Function: browser_user

File: /home/magelang/public_html/v2/application/controllers/Home.php
Line: 16
Function: simpanPengunjung

File: /home/magelang/public_html/v2/index.php
Line: 373
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ub

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 139

Backtrace:

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 139
Function: _error_handler

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 51
Function: _userAgent

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 14
Function: browser_user

File: /home/magelang/public_html/v2/application/controllers/Home.php
Line: 16
Function: simpanPengunjung

File: /home/magelang/public_html/v2/index.php
Line: 373
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ub

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 127

Backtrace:

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 127
Function: _error_handler

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 165
Function: _userAgent

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 15
Function: os_user

File: /home/magelang/public_html/v2/application/controllers/Home.php
Line: 16
Function: simpanPengunjung

File: /home/magelang/public_html/v2/index.php
Line: 373
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ub

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 139

Backtrace:

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 139
Function: _error_handler

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 165
Function: _userAgent

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 15
Function: os_user

File: /home/magelang/public_html/v2/application/controllers/Home.php
Line: 16
Function: simpanPengunjung

File: /home/magelang/public_html/v2/index.php
Line: 373
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/magelang/public_html/v2/system/core/Exceptions.php:271)

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 23

Backtrace:

File: /home/magelang/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 23
Function: setcookie

File: /home/magelang/public_html/v2/application/controllers/Home.php
Line: 16
Function: simpanPengunjung

File: /home/magelang/public_html/v2/index.php
Line: 373
Function: require_once

Kabupaten Magelang
 

Yang Memilih Bukan Yang Pintar

Budiono Pemerintahan

Oleh Budiono*


“Orang Pintar Minum Tolak Angin” adalah Tagline/slogan dianggap berhasil untuk mengubah image jamu yang identik dengan arti kuno, kampungan, dan tua menjadi produk yang baru, modern dan membanggakan. Slogan ini juga dianggap yang terbaik urutan ke-8, dan telah menginspirasi banyak merek lainnya dalam menciptakan slogan, antara lain "Orang Bijak Bayar Pajak".

Slogan yang muncul pada tahun 2000-an ini mulai populer sejak muncul dalam iklan yang diperankan oleh tokoh-tokoh dengan image pintar seperti Rhenald Kasali, Soebronto Laras, Agnes Monica, Lula Kamal, dan Anggito Abimanyu. 

Sukses ‘orang pintar’ karena dianggap mampu mencerminkan kepribadian suatu merek. Yaitu kepribadian bangsa yang sangat menghormati orang pintar. Hampir dalam penggalan sejarah sukses, bangsa ini terdapat peran orang pintar. Para bapak bangsa, yang mendirikan negara Indonesia adalah pribadi-pribadi yang sangat pintar. Dalam kisah pewayanang orang-orang pintar itu diberi gelar ‘begawan’.

Gelar begawan juga disematkan kepada Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, sebagai bentuk penghormatan, kepada peletak dasar ilmu ekonomi modern di Indonesia, dan menerapkannya untuk pembangunan bangsa. Beliau adalah salah satu ‘think tank’ dibalik sukses orde baru, yang sulit diulang, antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 7-10 persen.

Namun, gambaran pintar itu berantakan di tangan alumni diklat kepinpinan  (diklatpin#3). Sebagaimana terungkap dalam rapat pembekalan pendampingan Pansus DPRD untuk pembahasan APBD Perubahan 2017, bahwa dalam sebuah survey, yang menanyakan profil bawahan yang akan dipilih, maka 80% alumni diklatpin#3 akan memilih bawahan yang tidak pintar. 

Mengapa, memilih yang tidak pintar?. Jawabnya, 72 dua tahun yang lalu, tapatnya, Nov 19th 1955, C. Northcote Parkinson, menulis artiket: Parkinson’s Law di Majalah The Economist yang masih ditayangkan hingga saat ini. Dikatakan bahwa An official wants to multiply subordinates, not rivals, atau hasrat pejabat memperbanyak bawahan, bukan menambah pesaing. 

Jejak mahakarya Parkinson terlacak karya Prof. Dr. Muhajir Darwin (Pengembangan Aparatur Pemerintah Indonesia: 1996) yang mengutif Hans Dieter Evers (1990) tentang perkembangan birokrasi di Indonesia. Katanya birokrasi Indonesia, mengalami proses Weberisasi, Parkinsonisasi, dan Orwelisasi. 

Disebut Weberisasi, karena birokrasi dibangun dengan menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Max Weber. Wujudnya, ya sebagaimana bekerjanya aratur pemerintah saat ini, khususnya yang berada di garis Kemendagri, misalnya pemda.

Menurut Prof. Dr. Muhajir Darwin, birokrasi Indonesia tidak manut Weberisasi, karena tidak pernah mengindahkan prinsip efisiensi. Namun, pelanggaran pada prinsip impersonalitas. Dengan prinsip ini maksudnya, semua warga harus mendapatkan perlakuan yang sama. Artinya, tidak boleh pilih kasih karena faktor gender, ras, agama, kelas sosial, politik. Intinya, aparatur tidak boleh baper. 

Banyak program pemerintah (pusat) yang tidak jalan karena aparat pelaksananya (pemda) baper. Banyak kebijakan yang sifatnya distributif, re-distributif dan predistributif tidak bisa diimplementasikan karena aparat pelaksananya baper, dalam hal ini kikir atau baqil.
 
Karena kendala impersonalitas ini, banyak program prioritas kepala daerah yang tidak terimplementasi, karena birokrasi yang mestinya tinggal menjalankan perintah, malah membuat tafsir peraturan. Perlu dicatat semua kepala daerah yang sukses mewujudkan visi-misi kampanye adalah yang berhasil menjinakkan birokrasi.

Disebut Parkisonisasi, karena jumlah instansi maupun personil terus bertambah, sesuai rumus Hukum Parkinson. Suatu hari saya konfirmasi ke Pak Sujarwo, antara lain pernah menjabat Camat Srumbung, bahwa pada tahun 1970-1980-an jumlah personil kecamatan hanya 5 orang, namun kalau diminta data jauh lebih cepat dari saat ini. 

Ojo koyo kuwi

Artikel C. Northcote Parkinson, awalnya dimaksudkan sebagai ‘humor’ atau guyon parikeno. Parkinson ahli sejarawan Angkatan Laut Inggris, mengamati bahwa jumlah tenaga administrasi terus bertambah pada saat jumlah kapal perangnya berkurang. Demikian juga di Kementarian Urusan Jajahan, jumlah tenaga administrasi terus bertambah pada saat jumlah negara jajahan berkurang, karena merdeka.

Hukum Parkinson, didasarkan pada 3 tesis:
  • Karyawan yang diberi pekerjaan akan menggunakan semua waktu yang tersedia untuk menyelesaikannya   (A person with a job to do will use all of the  time available to finish it) ;
  • Hasrat pejabat memperbanyak bawahan, bukan menambah pesaing (Employees always prefer to have a subordinate rather than a rival);
  • Karyawan saling menciptakan pekerjaan (Employees mutually create work)

Di abad digital saat ini, materi terkait Hukum Parkinson, sangat mudah diperoleh, tinggal klik di mesin pencari. Sehingga yang faham hukum Parkinson, bukan hanya jebolan Bulak Sumur, bulak buluk juga bisa. Ada beberapa alamat yang telah mengekplorasi hukum parkinson. Tetapi, urungkan niat ‘mengklik’ kalau takut tidak terpilih. 

Eloknya, pemikiran Parkinson yang semula berupa artikel di majalah the economist, yang masih ditayangkan hingga saat ini, telah memberi inspirasi untuk penulisan lusinan buku, baik oleh Parkinson sendiri maupun oleh penulis yang lain. Apakah ini termasuk amal jariyah? 

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh” (HR. Muslim no. 1631). 

Oleh para pengembang atau explorer hukum parkinson, tesis pertama yang paling banyak diekplorasi, yaitu tesis: karyawan yang diberi pekerjaan akan menggunakan semua waktu yang tersedia untuk menyelesaikannya. 

Charles Christian, menulis bahwa: menurut Parkinson’s Law, jika seseorang diberikan waktu 24 jam untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, maka tekanan waktu akan membuat orang tersebut fokus mengerjakan pekerjaannya, dan itu memaksa orang tersebut mengerjakan hal-hal yang benar-benar penting dan esensial. Akhirnya, pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 24 jam.

Berikutnya, cobalah berikan pekerjaan yang sama dan berikan waktu satu minggu. Pekerjaan yang sebenarnya dapat diselesaikan dalam waktu 24 jam tersebut baru akan selesai setelah hari ketuju. Jika diberikan waktu dua bulan, selama itu juga pekerjaan tersebut akan diselesaikan. Yang mengejutkan adalah, hasil pekerjaan yang dilakukan dalam 24 jam tidak kalah baik (bahkan mungkin lebih baik karena pengerjaan yang lebih fokus) jika dibandingkan dengan hasil pekerjaan yang dilakukan dalam waktu 2 bulan!. (https:// charleschristian.wordpress.com)

Menurut Wirya Saputra, prinsip hukum ini (Parkinson’s Law) adalah pekerjaan cenderung berkembang mengisi waktu yang disediakan berapa panjang pun waktu tersebut. Misalnya, Anda hanya memiliki satu kegiatan dalam satu hari, maka bisa dipastikan, Anda pun hanya berhasil menyelesaikan satu kegiatan itu saja. Anda akan bekerja seperti siput karena berpikir bahwa target Anda hanya satu saja hari itu. Sebaliknya, semakin banyak yang Anda jadwalkan, maka semakin banyak pula yang bisa Anda capai dalam satu hari (http://wiryasaputra.blogspot.co.id). 

Menurut  Andaka, suatu tugas akan membengkak (dalam persepsi) untuk mengisi waktu yang tersedia untuk penyelesaiannya. Artinya, bila  mengalokasikan waktu seminggu untuk tugas yang dapat diselesaikan dalam 2 jam, maka tugas tersebut akan meningkat dalam hal kerumitan dan menjadi lebih berat agar dapat “mengisi” waktu seminggu. Celakanya, kelebihan waktu tidak hanya diisi dengan tugas yang semakin berat tetapi tekanan dan stres juga meningkat. Seperti kata Parkinson, pekerjaan individual yang memiliki deadline yang panjang jarang diselesaikan di awal-awal, melainkan  cenderung mendekati deadline (http://www.andaka.com). 

Sebagaimana disebutkan di atas, ada lusinan buku yang ditulis karena terinpirasi artikel Parkinson. Parkinson sendiri menerbitkan bukunya pada tahun 1957. Salah satu buku yang diterbitkan 50minute.com diberi sampul sebagaimana graphis 1. Graphis ini menjelaskan tesis pertama hukum Parkinson. Dalam graphis, garis vertikal atas-bawah menampilkan besarnya upaya (effort), sementara garis horizontal kanan-kiri menampilkna banyaknya waktu yang tersedia, maka nampak bahwa upaya maksimal terjadi dalam sepertiga awal waktu yang disediakan.

Parkinson’s Law: Master time management and increase produktivity adalah judul judul dari 50minute.com, sementara Jay M. Sfritz and Abert C. Hyde (Classics of Public Administration: 1987) memberi sub.bab: Parkinson’s Law or Rising Pyramid. Rising Pyramid inilah yang disebut Prof. Dr. Muhajir Darwin sebagai Parkinsonisasi birokrasi. 

Mengapa birokrasi dapat berkembang mengerucut seperti piramid, puncaknya tetap kecil dan bawahnya semakin mekrok membesar?. Menurut Parkinson, permintaan terhadap waktu pekerjaan administratif (paper work) sangat elastik, sehingga kecil sekali atau bahkan tidak ada kaitan antara perkerjaan yang harus diselesaikan dengan jumlah staf yang dibutuhkan. Yah, mengapa ada lima peneliti RKA/DPA saat ini? 

Jika dicermati, hukum parkinson ini tergolong ‘pesan negative’ atau perbuatan mungkar, mungkin sebanding surat Al-Lahab. Di dunia politik dapat disetarakan dengan karya Machiaveli, yang terkenal dengan tesisnya ‘the end justifies the means’ atau tujuan menghalalkan cara. Contoh perilaku buruk yang harus dihindari. Karena dalam politik, yang asal katanya polite atau sopan santun, ada norma dan etika atau keberadaban yang harus dimuliakan. Kedudukan politik tidak adab kalau diperoleh dengan segalan cara, misalkan ujaran kebencian, hoax, sara dan money politic. Ojo koyo kuwi. 

Helm 

Lima perkara yang dijadikan argumentasi para pendamping pansus untuk mempertahankan RKA (rencana kerja anggaran). Pertama, pemanfaatan media massa sebagai pelaksanaan amanat keterbukaan informasi publik, kedua: menjelaskan empat mekanisme perencanaan, ketiga: menjelaskan  indikator kinerja kegiatan, keempat: menjelaskan siklus manajemen kegiatan pembangunan fisik/infrastruktur (sebagaimana grafis 2), dan kelima: memantau dan melaporkan kinerja SKPD. 
Satu hal terkait pemanfaatan media massa, yaitu manusia yang berbeda dengan Tuhan. Jika, Gusti tidak pernah sare, sehingga mengetahui papapun yang umat perbuat. Maka manusia harus, dilapori agar tahu apa-apa yang telah dilakukan pemda. Melalui media massa: koran, radio, televisi, medsos dan baliho, maka kegiatan pemda disosialisasi, sehingga masyarakat mendapatkan edukasi, sehingga dampak kegiatan menjadi semakin tinggi  atau promosi.

Empat golongan perilaku SKPD di rakor pansus anggaran, yaitu: pertama, SKPD yang dapat mempertahankan RKA karena mampu memberikan argumentasi. Yang demikian bisa diberi simbol warna ‘hijau’.Kedua, SKPD yang tidak dapat mempertahankan RKA karena tidak mampu memberikan argumentasi. Yang demikian bisa diberi simbol warna ‘kelabu’. Ketiga, SKPD yang mengubah RKA dan minta persetujuan pansus. Yang demikian bisa diberi simbol warna ‘pink’. Keempat, SKPD yang ingin menambah atau mengurangi kegiatan (RKA). Yang demikian bisa diberi simbol warna ‘merah’.  

Sukses misi pendampingan dijamin, jika para pendamping bukan hasil pilihan 80 persen alumni diklatpin#3. Jika sebaliknya, pendamping akan menjadi sansak hidup anggota pansus, agar tidak bonyok, bekali dengan helm. *perencana madya di Bappeda.