Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 1 Februari 2017 untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018.
Dalam rapat yang dihadiri seluruh anggota Kabinet Kerja tersebut, Presiden menegaskan kepada setiap Kementerian/Lembaga harus fokus pada pencapaian program yang berorientasi pada hasil. Meski demikian, program yang dijalankan tetap harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
"Pastikan juga bahwa program-program di Kementerian dan Lembaga yang Saudara-saudara pimpin betul-betul produktif dan berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, ini penting sekali digarisbawahi, dan membuka lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan serta menekan ketimpangan," kata Presiden.
Selain itu, Kepala Negara juga memberikan instruksi kepada para jajarannya untuk mencermati secara rinci program-program prioritas dari setiap Kementerian/Lembaga sekaligus memastikan upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan dapat berjalan dengan baik.
“Peningkatan besaran anggaran harus betul-betul memiliki kontribusi pada capaian hasil. Jadi orientasi kita adalah orientasi hasil bukan orientasi prosedur. Tapi prosedur tetap mengikuti," tegas Presiden Joko Widodo.
Di tahun 2017 ini, peningkatan anggaran terjadi di beberapa kementerian. Presiden juga memerintahkan agar alokasi dana tersebut dapat didistribusikan ke daerah dengan melibatkan badan usaha kecil dalam proyek-proyek pemerintah.
Untuk itu, fungsi pengawasan secara langsung harus dilakukan untuk menjamin berjalannya program yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.
"Jangan sampai terjadi deviasi atau penyimpangan. Ini harus dicegah dari awal," ujarnya lebih lanjut.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga mengajak seluruh jajarannya untuk bersama-sama bersinergi antara pusat dan daerah guna mewujudkan program pemerintah yang efektif dan efisien.
Di level pusat, Jokowi minta Menko untuk memastikan implementasi dari program yang lintas kementerian, lintas lembaga, maupun pusat ke daerah agar bisa saling sinkron, juga tidak bertabrakan.
Kepala Negara menyatakan bahwa kunci efektivitas pelaksanaan program pemerintah adalah saling bersinergi, berkoordinasi dan berkonsolidasi yang baik antara pusat dengan daerah. Begitu juga dengan inefisiensi anggaran yang masih ditemukan di sejumlah kementerian/lembaga.
Komunikasi Publik, Sarana Penyampaian Informasi Kepada Rakyat
Terakhir, Presiden Joko Widodo meminta kepada jajarannya untuk lebih aktif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program-program pemerintah. Hal ini dilakukan guna menghindari munculnya kesimpangsiuran informasi yang beredar di masyarakat.
"Saya minta pada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga untuk meningkatkan komunikasi publik yang baik, baik langsung ke kampung, pesantren, kampus, media," kata Presiden Joko Widodo.
Presiden menegaskan, rakyat berhak tahu apa yang sedang dan akan dilakukan oleh pemerintahnya. Supaya rakyat ikut memiliki program yang sedang dijalankan oleh pemerintah.
“Harus proaktif sampaikan yang telah dilakukan, tengah dilakukan, dan akan dilakukan. Kendalanya apa, hambatannya apa. Sehingga rakyat memberikan masukan, rakyat merasa ikut memiliki program yang kita jalankan,” imbuhnya.
Jika ada pemberitaan di media yang tidak sesuai dengan fakta, Presiden menginstruksikan kepada jajarannya untuk melakukan klarifikasi, sehingga rakyat mendapatkan penjelasan yang jelas.
“Kalau ada yang disampaikan di media tidak benar, mustinya juga harus diluruskan, dibetulkan. Informasi yang berseliweran dari berbagai sumber, setiap orang bisa menjadi sumber, bisa membuat berita sendiri, banyak kabar yang tidak betul, banyak kabar yang bohong, hal ini harus direspon dengan cepat. Jangan dibiarkan berkembang begitu saja,” tutup Presiden Joko Widodo.
Fany Rachma | Humas Diskominfo Kabupaten Magelang