Oleh BUDIONO*
Untuk pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup yang dibutuhkan adalah konsistensi, bukan kontoversi. Misalnya, kebijakan terkait dengan pelepasan aset daerah berupa kendaraan dinas/operasional. Pelepasan aset daerah berupa kendaraan dinas/operasional. Kendaraan dinas/operasional dihapus-bukukan, dengan alasan telah tidak layak pakai, dan biaya opersionalnya mahal, karena sering ganti suku cadang, juga konsumsi bahan bakar lebih boros.
Oleh karena, kendaraan dinas/operasional, dilepas atau dilelang ke masyarakat untuk dipakai. Inilah kontroversinya, kendaraan untuk tidak layak dinas/operasional, tetapi jika untuk warga masyarakat dikatakan layak. Padahal kendaraan bermotor yang berumur panjang ini, besar polusinya. Jika konsisten harusnya kendaraan ini dibesituakan atau dilebur menjadi besi. Namun, masih ada fihak yang belum siap kehilangan pendapatan ‘pajak’ kendaraan bermotor. Demikian disampaikan Kepala Badan Lingkungan Hidup DIY, pada Raker Perumusan Mitigasi, adaptasi dan/atau Alternatif RPJMD pada Penyusunan KLHS, Senin, 13 Nopember 2017 di Bappeda DIY Jl. Malioboro Yogyakarta.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah amanat UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.
KLHS harus dilakukan dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko terhadap lingkungan hidup.
Mekanisme pelaksanaan KLHS meliputi pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan dan program serta rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Mitigasi ex BAU
Pada raker penyusunan KLHS saat ini adalah tahap ke-4. Pada tahap sebelumnya melalui proses expert judgement, dari 126 program dalam rancangan RPJMD DIY, telah diperas menjadi 14 program yang diduga terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan.
Dalam ke-14 program yang diduga terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan, tidak terdapat ex-BAU (belanja administrasi umum) yaitu belanja untuk menopang keberlangsungan hidup birokrasi, mencakup mulai dari surat-menyusrat hingga perjalanan dinas, yang secara teknokratik disebut overhead cost, dan tidak terkait secara langsung dengan layanan masyarakat.
Belanja langsung, idealnya adalah belanja untuk memenuhi kebutuhkan atau bahan untuk menghasilkan barang dan jasa yang langsung dapat dikonsumsi, dimanfaatkan dan digunakan oleh warga masyarakat (final product). Dalam struktur orgasnisasi perangkat daerah terbaru, tergolong dalam ‘belanja langsung’ ini hanya anggaran untuk ‘dinas’ sebagai ‘operating core’. Dengan demikian ex-BAU yang dimasukkan ke dalam belanja langsung tergolong penumpang gelap (free rider).
Belanja ex-BAU yang sembrono, berpotensi ancaman bagi pembangunan berkelanjutan. Menurut Dea Anadya diperlukan 1 Batang Pohon Usia 5 Tahun untuk Memproduksi 1 Rim Kertas. Lebih dari itu, setiap Proses produksi kertas memerlukan bahan kimia, air dan energi dalam jumlah besar dan tentusaja bahan baku, yang pada umumnya berasal dari kayu . Diperlukan 1 batang pohon usia 5 tahun untuk memproduksi 1 rim kertas.
Limbah yang dihasilkan dari proses produksi kertas juga sangat besar, baik secara kuantitatif dalam bentuk cair, gas, dan padat, maupun secara kualitatif. Agar limbah ini tidak mencemari lingkungan, maka diperlukan teknologi tinggi dan energi untuk mem-prosesnya.
Maka diperlukan mitigasi, jika sebuah organisasi terdiri dari 100 orang dapat menghemat 3 lembar kertas setiap hari, maka dalam setahun ada 156 batang pohon yang dapat diselamatkan. (https://www.kompasiana.com/dheanadya).
Empat belas program
Menggunakan metode crosstabs, kepada 14 program ini dilakukan dianalisis keterkaitan dengan lima isu pembangunan berkelanjutan, yang meliputi: isu 1. Pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana; isu 2. Belum optimalnya pengendalian, pemanfaatan ruang dan tingginya alih fungsi lahan pertanian; isu 3. Ketimpangan wilayah; isu 4. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur strategis kawasan selatan; isu 5. Masih tingginya angka kemiskinan.
DPU DIY menyampikan keberatan pada penyajian isu 2, yaitu Belum optimalnya pengendalian, pemanfaatan ruang yang dikelompokkan dengan tingginya alih fungsi lahan pertanian. Usulan tindakan koreksi agar dipilah dua, sehingga jumlah isu menjadi enam. Usulan belum dapat diakomodasi karena regulasi, sehingga tabel tetap sebagai berikut:
Melalui analisis ini dianggap bahwa ada 2 program yang tidak terkait lingkungan, yaitu program sinergisitas tata kelola pemda, dan program pengelolaan kelembagaan dan tata cara pengisian kepala daerah. Dengan demikian tersisa 12 program yang akan dianaliasi selanjutnya.
Dua belas program
Analisis selanjutnya dilakukan untuk melihat SIGN (positif atau negatif); dan SIZE (besar atau kecil) dampak ke-12 program terhadap isu pembangunan berkelanjutan, dengan tetap memakai metode crosstabs.
![](http://magelangkab.go.id/images/26419c2df696895de22641b8163d3f22.png)
Melalui analisis ini ditemukan 6 program berpotensi menimbulkan dampak negatif pada pembangunan berkelanjutan. Keenam program berpotensi berpengaruh negatif pada pembangunan berkelanjutan, adalah: 1.Program pengembangan sektor dominan (pertanian, industri dan jasa); 2. Program pembiayaan non pemerintah; 3. Program peningkatan kesesuaian tata ruang, 4. Program penataan ruang strategis keistimewaan; 5.Program pengembangan pusat pertumbuhan; 6. Program pengelolaan tanah kasultanan, kadipaten dan desa.
Usulan tindakan koreksi diarahkan pada pengelompokan pertanian menjadi satu dengan industri dan jasa, perlu ditinjau kembali, karena ketiganya mempunyai kaitan dan dampak pembangunan berkelanjutan yang berbeda. Dampak industri pada pembangunan berkelanjutan cenderung negatif, tetapi pertanian dan jasa lebih banyak positif. Pada sektor jasa, karena tidak terjadi proses pengolahan sumber daya alam maka dapaknya dapat dikatakan ‘nihil’.
Setelah dilakukan koreksi ini maka jumlah baris (row) dalam tabel berubah dari enam (program) menjadi delapan, sebagai berikut:
![](http://magelangkab.go.id/images/9f6f1858dfa67e6d1a2a9b37ea5dcde6.png)
Terhadap keenam program ini dilakukan analisis mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif program, yang juga disajikan dalam tabel silang. Pada tahap ini usulan tindakan koreksi diajukan oleh Bappeda Purworejo, bahwa dalam tabel ini kurang satu kolom (column) untuk mengisikan ‘program alternatif’. Mitigasi, adaptasi dan/atau program alternatif disajikan dalam tebel berikut ini.
Sebuah keuntungan bagi Kab. Magelang diundang untuk berpartisipasi dalam pembahasan/penyusunan KLHS RPJMD DIY, karena merupakan tempat belajar untuk diterapkan dalam penyusunan KLHS RPJMD Kab. Magelang tahun 2019-2024. *(Perencana madya di Bappeda Kab. Magelang).