BERITAMAGELANG.ID - Guna memberikan pelayanan di
bidang hukum kepada masyarakat, Bupati Magelang meresmikan Klinik Hukum di
lingkungan Kantor Pemda Kabupaten Magelang, Senin (30/07).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Magelang
Zaenal Arifin mengatakan, Klinik Hukum bertujuan memfasilitasi masyarakat dan
seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), pada pemerintah tingkat desa agar dapat
memperoleh kepastian hukum.
"Kepastian hukum ini menjadi penting bagi
masyarakat kita, maka Pemerintah akan selalu hadir di seluruh lini, yang salah
satunya adalah di bidang hukum ini," ujar Zaenal.
Sementara Kepala Bagian Hukum Kabupaten
Magelang, Sarifudin menjelaskan diresmikannya Klinik Hukum di lingkungan Kantor
Pemda Kabupaten Magelang tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor
25 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Hukum.
"Sebenarnya, latar belakang adanya klinik
hukum ini karena cepatnya perubahan regulasi di tingkat pusat. Sehingga adanya
perubahan regulasi ini membuat kita harus cepat menyesuaikan, namun saat akan
menyesuaikan sudah ada perubahan lagi. Hal ini menjadikan persoalan tersendiri.
Kemudian yang kedua banyaknya permasalahan hukum yang ada di Kabupaten Magelang
ini yang bermuara di bagian hukum, sehingga kami perlu membuat suatu tempat
khusus," papar Sarifudin.
Dalam hal ini, lanjut Sarifudin, pihaknya melibatkan
beberapa pihak, yakni Polres Magelang, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan
Badan Pertanahan Nasional.
"Karena permasalahan yang masuk di bagian
hukum ini sangat kompleks. Kadang ada masyarakat yang ingin konsultasi masalah
warisan dan pertanahan kadang-kadang dikonsultasikan di bidang hukum,"
lanjutnya.
Terkait dengan kewenangan bagian hukum, pihaknya
akan memfasilitasi mengenai perjanjian, kontrak, penyusunan produk daerah,
sehingga dapat mewujudkan klinik hukum sebagai alternatif solusi untuk
mengatasi permasalahan hukum.