Moratorium CPNS lima tahun kedepan sangat mempengaruhi ketercukupan formasi teknis dan administratife padahal yang kita ketahui bahwa formasi tersebut merupakan ujung tombak pelayanan pemerintah .Oleh karena itu dengan keterbatasan tersebut agar tetap mampu melaksanakan pelayanan prima harus dimulai dengan melaksanakan inovasi pelayanan pemerintah dengan berbasis tehnologi Informasi.
Mempersingkat alur birokrasi yang selama ini dianggap menjadi penghambat bagi percepatan pelayanan dan menghilangkan kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat selaku pihak pengguna layanan serta meningkatkan fungsi control masyarakat terhadap pemerintah, merupakan hal yang harus segera diwujudkan.
Menurut Erie Sadewo SH, Kabupaten Magelang memiliki 10.665 PNS /1 okt 2014 yang tersebar di SKPD se Kabupaten Magelang sehingga perlu diterapkan pola pola pelayanan dengan basis Tehnologi Informasi.
"PNS butuh layanan kepegawaian namun demikian tidak mengurangi konsentrasi didalam menjalankan tupoksinya" tegas Erie. Proyek perubahan pengembangan layanan kepegawaian berbasis Tehnologi Informasi selain layanan KGB Online, salah satu yang terdekat adalah penerapan system pelayanan penilaian kinerja PNS yang direncanakan dikembangkan pada 2015 dan system presensi kehadiran PNS yang direncanakan pada 2016, dimana melalui kedua system tersebut, penerapan good government di lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang mulai memiliki alat ukur .
******pr dok kendro humasprotokol 11/2014*****