![](images/stories/2016/2_a.jpg)
![](images/stories/2016/2_b.jpg)
Kota Mungkid, 2/6/2016. Dua kakak beradik warga Kaliangkrik atas nama Adrianto Basuki (22) dan Riski Agung Basuki (17) menciptakan aplikasi pembayaran PBB online secara mandiri yang saat ini dipakai oleh Pemerintah Kecamatan Kaliangkrik guna meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya guna meningkatkan partisipasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
Bupati Magelang Zaenal Arifin SIP, saat menerima audiensi keduanya yang didampingi Camat Kaliangkrik memberikan apresiasi terhadap dua warga Kaliangkrik tersebut dengan memberikan penghargaan dalam bentuk uang, biasiswa Rp. 5 juta untuk sekolahnya serta dua buah Laptop masing masing berasal dari DPPKAD dan Bank Jateng dengan harapan dapat menambah motifasi untuk lebih giat belajar.
Intinya ini apresiasi dari pemerintah daerah atas kontribusinya ananda berdua terhadap pembanguan di Kabupaten Magelang, dengan sistem yang diciptakan kita berharap bisa di pergunakan di tingkat kabupaten, mengingat ini sangat membantu utamanya dibidang pembayarak PBB.
![](images/stories/2016/2_c.jpg)
“ini suatu terobosan yang cukup positif dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan utamanya pembayaran PBB, mengingat dengan terobosan ini semua warga masyarakat akan dengan mudah memantau secara online kondisi PBB di desa masing masing sudah bayar atau belum. Kedepan aplikasi ini akan kita sinkronkan dengan sistim yang dipakai oleh DPPKAD, apabila ternyata koneks maka bisa kita terapkan di Kecamatan yang lain” jelas Bupati.
Bupati berharap dengan memanfaatkan tehnologi akan menjadikan kinerja Pemerintah daerah menjadi lebih baik lagi.
Plt. Camat Kaliangkrik R.Anta mengatakan terciptanya aplikasi pembayaran PBB online ini berangkat dari keprihatinan kami yang dikejar kejar guna pelunasan PBB. Dengan sistim ini desa desaakan kelihatan bila belum membayar PBB dan hal ini dapat diakses dengan mudah menggunakan hp androit, sehingga disitu masyarakat dapat menegur Kadesnya apabila belum menyetorkan PBB dari masyarakat.
Ini wujut tranpsparansi dengan sistem ini akan diketatahuai dimana uang berhenti sehingga jika ada penyimpangan akan dengan mudah diketahui.
![](images/stories/2016/2_d.jpg)
*****pr.dok kendro humasprotokol 6/2016 ******