Oleh BUDIONO *
Diberikan kesempatan bicara terakhir, Bappeda diminta menanggapi pernyataan bahwa untuk pengendalian inflasi pemerintah daerah ‘harus hadir’ dalam bentuk stabilisasi produksi, pengolahan, penyimpanan hingga pemasaran. Dengan demikian terjamin ketersediaan pasokan barang, utamanya hasil pertanian yang berfluktuasi susuai berubahan musim, sehingga tidak terjadi kelangkaan pada situasi tertentu yang mengakibatkan kenaikan harga dan memicu inflasi.
Untuk itu dibutuhkan diperlukan program/kegiatan dan dana berupa sistem pergudangan, teknologi pasca panen, pengolahan dan pemasaran. Program dan kegiatan tersebut dibutuhkan untuk menjamin stabilitas harga, yang menguntungkan bagi konsumen dan produsen. Sementara itu Bappenas menganjurkan agar program/kegiatan dan dana terkait pengendalian inflasi ini dimasukkan dalam usulan dana alokasi khusus (DAK).
Demikian salah satu topik yang dibahas dalam rakor tim pengendali inflasi (TPID) yang dipimpin Kabag Perkonomian Setda Kab. Magelang, 30 Nopember 2017. Hadir dalam rakor Dinas Perdagangan, Pertanian, Peterikan, DPU, Perhubungan, Pendidikan dan kebudayaan, DPMPTSP, Bappeda.
Dalam pengantar rakor Kabag Perekonomian menyampaikan bahwa dalam tiga bulan terakhir tidak terjadi gejolak harga barang kebutuhan pokok, sementara itu semua komoditas yang dibutuhkan beras, sayur, ikan terpenuhi dari produksi dalam kabupaten sendiri. Yang tidak diproduksi sendiri adalah kedelai, susu dan minyak goreng. Namun, biasanya pada bulan Desember ada gejolak harga terkait dua hari besar, natal dan tahun baru. Apalagi pada bulan Desember musim hujan dan terjadi banjir yang mungkin menghabat kelancaran transportasi logistik. Maka bisa saja harga-harga berfluktuasi. Oleh karena itu, pertanyaannya perlukah menjelang hari raya natal dan tahun baru ini dilakukan operasi pasar (OP)?.
Dalam pengamatan Dinas Perdagangan, pada bulan Maret-Desember terjadi lonjakan harga bahan pangan utama, bersamaan dengan datangnya musim hujan. Karena adanya kendala penjemuran (gabah), serangan hama penyakit tanaman (HPT), apalagi jika banjir. Puncak harga terjadi pada bulan Februari.
Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue). Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/uang/alat tukar) dan yang kedua adalah desakan (tekanan) produksi dan/atau distribusi (kurangnya produksi (product or service) dan/atau juga termasuk kurangnya distribusi).
Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu.
Menurut BPS Kab. Magelang, laju inflasi tahun kalender (Januari – Oktober) 2017 sebesar 2,44 persen dan laju inflasi year on year (Oktober 2017 terhadap Oktober 2016) sebesar 3,25 persen. Sehingga hingga Desember 2017 diperkirakan inflasi sebesar 4,5 persen.
Dinas Pertanian, mendapat giliran pertama untuk menyajikan kondisi produksi dan konsumsi bahan pangan utama. Sebagaimana biasa Dinas Pertanian pertanian dengan percaya diri tinggi, menyajikan bahwa ada surplus (produksi dikurangi konsumsi) sebagai berikut: beras sebesar 150.786,72 ton; jagung 40.692,55 ton; cabe besar 36.385,71 ton; cabe rawit 22.147,23 ton; daging 7.032,82 ton; telor 6.908,09 ton; ikan 4.330 ton.
Bulog memberikan informasi bahwa stock beras aman hingga tiga bulan ke depan, dengan menyediakan dua pilihan kualitas, yaitu beras premium dan beras medium. Selain itu Bulog juga siaga pada 11 komoditas. Untuk minyak goreng juga tersedia dalam tiga kualitas, tiga merek dan tiga kelas harga, yaitu Kita, Family dan Curah.
Dinas Peterikan menyampaikan bahwa harga daging sapi stabil tinggi, yaitu Rp.115.000,- per kilogram, dan persediaan 4.271.680 kg. Belum diketahui berapa harga eceran tertinggi (HET) dan break event point (BEP) komoditas daging sapi.
Diduga penyebab harga daging sapi tinggi adalah harga bakalan mahal dan harga pakan konsentrat yang tinggi. Pakan ternak mahal karena mendapat kompetisi/saingan dengan menusia, misalnya ampas tahu dan singkong. Maka, walaupun harga daging tinggi, usaha ternak sapi kurang menguntungkan. Keuntungan piara sapi per tiga bulan per ekor sebesar Rp.900.000,-.
Sejauh ini pembahasan mencakup bagaimana menjaga inflasi atau pergerakan harga, khususnya terkait sembilan bahan pangan utama, yang menguntungkan konsumen dan produsen, yang dilakukan dengan cara memperbaiki sistem produksi, pengolahan, penyimpangan dan pemasaran.
Satu hal perlu ditambahkan bahwa empat indikator kinerja pembangunan yang ditetaokan dalam RPJMD 2014-2019, yaitu persentasi pangan dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi daging, telor, susu dan ikan. Dari target konsumsi daging, telor, susu dan ikan hany konsumsi susu yang belum tercapai, sebagaiman disajikan dalam tabel berikut.
Namun jika dibandingkan dengan rata-rata konsumsi daging nasional, Magelang masih tertinggal. Secara nasional jumlah konsumsi daging sapi pada penduduk kota adalah sebesar 2,2 kg/kap/th, 0,79 kg/kap/th pada penduduk desa, dan secara nasional sebesar 1,47 kg/kap/th.
Konsumsi ideal daging sapi adalah sebesar 2,46 kg/kap/th. Konsumsi aktual daging sapi pada penduduk kota, desa, maupun secara nasional masih kurang dari ideal. Rata-rata selisih pada penduduk kota adalah sebesar –0,26 kg/kap/th, –1,68 kg/kap/th pada penduduk desa, dan secara nasional sebesar -1 kg/kap/th (AQIILAH ZAHRA, Analisis Sumberdaya dan Konsumsi Daging Sapi di Indonesia).
Banyak aspek terpengaruh oleh inflasi yang tidak terkendali, mulai dari aspek kesejahteraan konsumen dan produsen, produksi, penyimpanan, pengolahan, pemasaran, kecukupan gizi dan kesehatan, harapan hidup dan pertumbuhan ekonomi, hingga pengentasan kemiskinan. Jadi secara teknis inflasi termasuk isu strategis, oleh karena itu menurut Ibu Zumaroh, pemerintah daerah harus hadir.
Kehadiran pemda untuk mengendalikan inflasi dalam lima tahun yang akan datang akan terwujud jika inflasi masuk dalam isu strategis yang sedang diidentifikasi secara teknokratik oleh Bappeda. Namun, kerja keras harus dilakukan mengingat dari 21 isu strategis yang sementara terindentifikasi tidak ada inflasi. Jika hingga akhirnya inflasi tidak menjadi isu strategis maka pemerintah daerah tidak jadi hadir, tetapi mangkir. *perencana madya Bappeda Kab. Magelang.