Magelang, 9 Januari 2017,
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kepada masing-masing Bupati/Wali Kota se-Jateng untuk segera memperbaiki masing-masing. Kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kebumen dan Klaten untuk dijadikan pengalaman. Pihaknya mendorong warga masyarakat jika menemukan adanya praktik jual beli jabatan untuk melaporkan. “Kita harapkan dengan kami bisa berkumpul ini, saya titip kepada Bupati/Wali Kota segera memperbaiki masing-masing dengan pengalaman Kebumen dan pengalaman di Klaten,” kata Ganjar usai memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi yang dihadiri seluruh Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota se-Jateng di Hotel Atria, Kota Magelang, Senin (9/1).
Rakoor yang dilangsungkan tersebut, selain dihadiri Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota se-Jateng, hadir pula seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jateng. Adapun sejumlah kepala daerah yang terlihat hadir antara lain Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito, Bupati Magelang Zaenal Arifin, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, Bupati Semarang Mundjirin, Wakil Wali Kota Magelang Windarti Agustina, Wakil Bupati Magelang Zaenal Arifin maupun lainnya. Selama dilangsungkan pembinaan, acara berlangsung tertutup.
![](images/stories/2017/kpk_mgl.jpg)
Ganjar lebih lanjut mengatakan, pertemuan tersebut dilangsungkan pada bulan ini, mengingat para kepala daerah belum sibuk menggunakan anggaran. Kemudian, pascakejadian OTT di Kebumen dan Klaten, pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan seluruh kepala daerah dari 35 kabupaten/kota tersebut. “Kejadian OTT di dua tempat, menurut saya kita malulah. Akan segera kita konsolidasikan teman-teman, bagaimana sikapnya, ternyata dari sikap teman-teman luar biasa, berani blak-blakan. Ada beberapa titik penting harus kita perbaiki,” ujar gubernur yang berasal dari kader PDI Perjuangan, itu.
Suami dari Atiqoh Ganjar Pranowo menyebutkan, ada dua hal yang perlu diperbaiki yakni satu terkait sistem manajemen internal dan butuh keberanian dari seorang pemimpin. Keberanian tersebut bukan sekadar berani nekat, namun berani memberi contoh. “Titik-titik yang rawan korupsi mereka sudah tahu. Nah ini judul saya, kita tobat sekarang, atau habis sekarang. Dari masukan-masukannya akhirnya bagus, ternyata pilihannya seperti tobat, tapi tobatnya tidak cukup dengan keputusan ini, tapi harus melibatkan DPRD, penegak hukum sehingga semuanya bisa berjalan dengan fair,” ujar dia.
![](images/stories/2017/kpk_gub1.jpg)
Jual Beli Laporkan.
Ganjar berharap kedepannya jika menemukan adanya jual beli tinggal dilaporkan saja. Bahkan untuk saat ini diperlukan adanya whistleblowers system. ”Kalau tidak, maka kacau. Saya ingatkan sudah banyak kabupaten/kota yang diintip karena semua orang tidak bisa mengunci mulut juga. Semua orang bisa cerewet, semua orang bisa cerita keluar, semua orang bisa ngomong-ngomong dan itu bukan tidak didengar orang lain, maka saya dorong agar mereka bisa memperbaiki ini semua. Dicontoni dari Bupati/Wali Kota keputusannya,” katanya.
Nanti setelah dilakukan pertemuan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pertemuan serupa. Dalam pertemuan berikutnya akan menghadirkan KPK. Bahkan pertemuan serupa pernah dilangsungkan di Gradika kompleks Kantor Gubernuran di Semarang. “Kebetulan kemarin ada OTT, kemudian untuk membangun semangat bersama seperti disampaikan Pak Gubernur. Jadi untuk membangun hubungan baik antara provinsi dan kabupaten/kota tanpa kebersamaan dan sinergi tidak akan dibangun,” kata Kepala Inspektorat Pemprov Jateng Kunto Nugroho.
Identitas dilindungi
Sementara menurut mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mayoritas berdasarkan hasil dari laporan masyarakat. Hal tersebut disampaikan mantan Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) M Busyo Muqaddas usai menjadi pembicara dalam Kajian Idiopolitor ke-2 Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang, Sabtu (7/1). Banyaknya laporan dari masyarakat dinilai adanya komitmen moral yang tinggi.
“OTT yang dilakukan KPK itu sebagian besar laporan dari masyarakat dan PNS. Itu artinya, banyak PNS kita dan warga masyarakat kita yang memiliki komitmen moral yang tinggi dengan pelaporan itu. Dan mereka dan Identitasnyadilindungi oleh KPK,” jelas Busro. Seperti diketahui, belum lama KPK melakukan OTT terhadap Bupati Klaten Sri Hartini. Orang nomor satu di Pemkab Klaten ini kini sudah di tetapkan sebagai tersangka karena gengan sangkaan menerima suap sejumlah uang dalam promosi jabatan. Terkait kasus tersebut Busro menyatakan bahwa kasus di Klaten tidak akan terjadi, jika pimpinan-pimpinan partai politik mau koreksi diri dengan penuh kejujuran.***) Widodo Anwari