BERITAMAGELANG.ID - Pemerintah Kabupaten Magelang sukses meraih penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) Daerah tingkat nasional, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. kepada Bupati Magelang Zaenal Arifin, SIP. di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (24/10).
Diraihnya penghargaan Proklim tersebut merupakan hasil upaya dan peran aktif Pemkab Magelang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat yang telah melakukan upaya-upaya pengendalian iklim, dan peran serta masyarakat atas prakarsanya dalam melakukan pengendalian perubahan iklim dalam menciptakan kegiatan mitigasi dan adaptasi.
Terkait hal tersebut, Bupati Magelang sangat mengapresiasi kerja keras DLH yang selama ini telah sukses melakukan pembinaan kampung iklim di Desa Wonogiri dan Desa Tamanagung, Muntilan.
"Selain itu, kami juga sangat mengapresiasi peran serta masyarakat yang juga dengan secara aktif ikut menyukseskan program tersebut. Kami berharap, hal ini juga dapat memotivasi desa-desa lainnya untuk juga ikut serta dalam melaksanakan program Kampung Iklim ini, untuk mengatasi masalah pemanasan global," tandas Bupati.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc., mengungkapkan apresiasinya kepada semangat kolektif semua pihak dalam melaksanakan aksi nyata mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
"Kami sangat harapkan, bagi seluruh Kabupaten dan Kota yang telah mendapatkan penghargaan ini nantinya dapat menjadi agen-agen pembawa perubahan, sehingga kemudian semakin banyak terbangun kampung iklim di seluruh wilayah Indonesia," harap Siti.
Bupati Magelang bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.
Siti mengungkapkan, isu perubahan iklim sekarang ini masih menjadi prioritas agenda dunia, dan sepanjang tahun tidak pernah berhenti dibahas dalam berbagai forum penting.
"Bapak Presiden juga menyisipkan pesan, bahwa dunia juga menghadapi ancaman perubahan iklim," ungkap Siti.
Pemanasan global saat ini dengan level 1 derajat celcius pada tahun 2017, telah terjadi dampak negatif akibat perubahan iklim, seperti bencana alam, perubahan cuaca secara ekstrem, dan kurangnya bahan makanan dan air bersih di berbagai wilayah belahan bumi.
"Maka hal ini perlu mendapat perhatian serius dari seluruh komunitas secara global, agar nantinya juga tidak terjadi krisis kemanusiaan yang diakibatkan oleh perubahan iklim," tandasnya.
Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. dalam laporannya mengatakan, acara ini merupakan Hari Aksi Pengendalian Perubahan iklim yang dilaksanakan dalam rangka mendorong masyarakat untuk turut secara aktif peduli dalam pengendalian perubahan iklim melalui aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Melalui Hari Aksi Pengendalian Perubahan Iklim tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup KLHK selaku koordinator nasional, telah berkomitmen untuk menahan laju pemanasan global melalui penandatanganan di dalam kesepakatan Paris Agreement.
"Untuk mencapai target tersebut, sangat dibutuhkan dukungan kebijakan, program, dan kegiatan yang mendorong berbagai pihak untuk berkontribusi dalam upaya pengurangan emisi GRK serta meningkatkan kapasitas adaptasi dalam menghadapi bencana terkait iklim yang semakin sering terjadi di wilayah Indonesia," ujar Ruandha dalam laporannya pada acara Hari Aksi Pengendalian Perubahan Iklim.
Kegiatan Hari Aksi Pengendalian Perubahan Iklim (HAPPI) ini, lanjut Ruandha, merupakan forum multi pihak dan multi sektor untuk mendiskusikan perkembangan terakhir dari dukungan sistem dan program-program lain, termasuk pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas terkait perubahan iklim.
âDalam kegiatan ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menyerahkan penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) kepada 33 lokasi yang telah memenuhi syarat dan kriteria sebagai Proklim Utama. Selain itu penghargaan diberikan juga kepada 10 Pemerintah Daerah Provinsi dan 41 Kabupaten dan Kota yang telah mengeluarkan kebijakan dan peraturan di tahun 2018 untuk mendukung pelaksanaan Proklim di wilayahnya," tutupnya.