Fatchul Mujib, Ketua LSM "Punokawan" (paguyuban penyenggrong pasir), mengatakan, sudah dua hari terakhir mereka tidak melakukan aktifitas penambangan karena ada larangan dari pengelola Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM).
"Areal penambangan ditutup, sehingga para penambang yang menggantungkan hidupnya dari aktifitas penambangan tidak
dapat memberi nafkah anak dan istri," katanya, di depan Ketua DPRD Susilo SPt dan Sekda Drs Utoyo.
Dia mengemukakan tuntutan para penambang yang merasa telah menjadi korban atas kebijakan pemerintah. Yakni, minta jaminan tetap diperbolehkan menambang di kawasan material vulkanik di kawasan Merapi.
Ipung, Ketua "Bolo Roda" Merapi (Paguyuban sopir truk pasir), Ipung, menyesali penutupan areal penambangan tanpa didahului adanya sosialisasi. Rabu (9/12) pagi, dia dkk kaget melihat kawasan penambangan sepi.
"Beberapa petugas dari TNGM memberitahu bahwa kawasan Merapi bagian atas ditutup untuk kegiatan penambangan. Hal itu sempat memancing emosi sebagian anggota Bolo Roda, tetapi masih dapat kami kendalikan," ujarnya.
Sudiyono, aktifis Punokawan, mengatakan, 2006 lalu Pemkab Magelang membuka 10 hektar areal di alur Kali Bebeng untuk kegiatan penambangan manual. Dia berharap, Pemda mau membuat kebijakan serupa.
"Boleh atau tidak, kami akan nekad menambang," kata Fatchul Mujib, yang disambut teriakan koor "setuju" para penambang dan sopir truk pasir.
Menanggapi tuntutan tersebut, Susilo SPt minta waktu untuk berunding dengan Sekda dan jajaran pejabat Pemkab. 10 menit kemudian, dia kembali menemui perwakilan penambang yang setia menunggu di ruang pertemuan.
Susilo menjelaskan, DPRD dan Pemda memberi toleransi waktu selama dua pekan (14 hari) bagi para penambang untuk kembali melakukan aktifitas penambangan. Dengan ketentuan, ada beberapa hal yang harus ditaati dan tidak boleh ditawar.
Dilarang menambang di kawasan TNGM dan aktifitas penambangan dilakukan secara manual pada siang hari (pukul 06.00-18.00). Lokasi penambangan di dasar sungai, berjarak minimal 500-1.000 meter dari dam panahan lahar Merapi.
"Selama dua pekan ke depan, DPRD bersama Pemda, pengelola TNGM, dan perwakilan penambang untuk mencari solusi yang bisa dijadikan dasar untuk membuat kebijakan lebih lanjut terkait persoalan ini," kata Susilo.
***)Widodo Anwari Humas&Protokol