BERITAMAGELANG.ID - Berdasarkan hasil audit, laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Abdi Negara Kabupaten Magelang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Koperasi diharapkan bisa menjadi salah satu solusi kebangkitan ekonomi di Indonesia, khususnya sebagai salah satu solusi untuk menekan angka inflasi. Demikian disampaikan Bupati Magelang Zaenal Arifin saat membuka Rapat Pleno dalam rangka Rapat Anggota Tahunan (RAT) KPRI Abdi Negara Kabupaten Magelang Tahun Kerja 2022, di Joglo Panglipuran, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kamis (9/3).
"Aset yang dikelolanya (KPRI Abdi Negara) hingga saat ini, berhasil mencapai hasil usaha/laba sebesar Rp527 juta, pencapaian ini lebih bagus dibandingkan tahun 2021 yang hanya mencapai hasil usaha/laba sebesar Rp502 juta, artinya ada kenaikan dan ada progres yang luar biasa" kata Zaenal.
Ia berharap prestasi ini bisa terus dijaga dan dipertahankan bahkan ke depannya harus lebih ditingkatkan lagi. Pada kesempatan yang sama, Zaenal menekankan, KPRI Kabupaten Magelang harus bisa mempertahankan eksistensi yang diperoleh dan mampu mengembangkan usaha yang dimilikinya. Hal ini dapat diimplementasikan melalui penyusunan program kerja yang terencana, fokus dan terarah.
Ia juga berpesan kepada para pengurus KPRI Abdi Negara untuk terus memelihara integritas, komitmen kerja yang baik dan meningkatkan performa dalam bekerja dengan memberikan pelayanan terbaiknya kepada seluruh anggotanya.
Ketua I KPRI Abdi Negara Kabupaten Magelang, Siti Zumaroh menyampaikan, laporan keuangan KPRI Abdi Negara Kabupaten Magelang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Capaian ini kami syukuri karena pasca Pandemi Covid-19 yang menyebabkan kelesuan usaha gerakan koperasi dan gugurnya berbagai jenis usaha lainnya," ungkap Siti Zumaroh.
Untuk diketahui, peserta Rapat Pleno pengesahan hasil RAT tutup buku tahun 2022 dihadiri oleh 80 orang yang terdiri dari Bupati Magelang, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Magelang, tamu undangan dari Dekopimda, jajaran pengurus, karyawan KPRI Abdi Negara, perwakilan anggota dari seluruh OPD dan Unit kerja BUMD serta instansi vertikal.