Kota Mungkid. 27/9/2012. Bupati Magelang Ir. Singgih Sanyoto melalui Asisten Bidang I Agung Trijaya, SH., membuka Sosialisasi Prosedur Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Ruang Bina Karya Setda Kab. Magelang. Acara tersebut dihadiri oleh Inspektur Wilayah I Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Suharsono, SH. M.Si., sebagai narasumber dan pejabat Struktural Eselon II sebagai wajib lapor LHKPN.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Asisten Bidang I Agung Trijaya, SH., mengatakan bahwa Kegiatan sosialisasi prosedur penyampaian dan pengelolaan LHKPN ini merupakan salah satu bentuk dukungan dari Pemerintah Kabupaten Magelang dalam upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi, karena dengan sosialisasi ini diharapkan akan memberikan pemahaman dan penyegaran kembali kepada para Wajib LHKPN dan para pengampu LHKPN yang ada di masing – masing SKPD dalam mengikuti perkembangan aturan – aturan dan tata cara pengisian form A maupun form B.
Pengisian LHKPN juga untuk mewujudkan salah satu sasaran dari reformasi birokrasi yaituterwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)dansalah satu langkah nyata yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu dengan menerbitkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Undang – Undang tersebut diamanatkan dalam pasal 5 yaitu setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat serta melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat.
Hal tersebut juga tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang LHKPNyaitu
diwajibkan pula kepada setiap Pejabat Eselon II dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara untuk menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK-RI) dan diperkuat dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
PENTING DAN TIDAK PENTING
Menurut Inspektur Wilayah I Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Suharsono, SH. M.Si., LHKPN itu hal yang penting dan tidak penting, tidak pentingnya dalam konteks pribadi yaitu dengan terbuka mengumumkan harta yang dimiliki, tapi secara pentingnya dalam konteks pemberantasan korupsi karena dengan pelaporan dapat dimonitor harta yang diperoleh selama menjabat wajar atau tidak.
Suharsono juga mengatakan pengisian LHKPN itu bukan merupakan hal yang menakutkan, selama seorang penyelengara negara bekerja sebagaimana mestinya, maka tidak ada yang perlu ditakutkan, meskipun terkadang seorang penyelenggara negara memiliki kekayaan yang tidak pada umumnya seorang pegawai negeri sipil sepanjang dalam pelaporan awal harta yang dimiliki secara utuh dilaporkan jumlah dan asal muasalnya, sehingga nantinya tidak menjadi bumerang di kemudian hari.
”Inspektorat Provinsi Jawa Tengah selaku Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP) siap memonitor dan mengawal proses penyelenggaraan LHKPN dan bekerja sama SKPD terkait di daerah khususnya di Kab. Magelang.” tambah Suharsono.