BERITAMAGELANG.ID - Badan Otorita Pariwisata Borobudur
(BOB) terus berbenah. Selain mempersiapkan infrastruktur, BOB juga fokus pada
tiga program utama, yakni penetapan visioning kawasan, penyelesaian akses dan
penetapan status lahan.
Sejak dilantik pada 4 Januari lalu BOB telah menyelesaikan
dan menetapkan visioning kawasan, perencanaan akses cepat dari bandara New
Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) di Kulonprogo ke kawasan otoritatif dan
Candi Borobudur.
"Fokus lain BOB yakni melakukan sinkroninasi
dengan integrated tourism masterplan Borobudur dan Jawa Tengah dan yang
terakhir, penetapan status lahan otoritatif menjadi Hak Penggunaan Lahan (HPL)," kata Direktur Utama BOP Indah Juanita kepada BeritaMagelang.id, Jumat (04/05).
Indah mengungkapkan, saat ini BOB tengah menangani dua area, yakni area
otoritatif seluas 309 hektar di Kabupaten Purworejo, dan area koordinatif yang
terdiri dari empat Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
"Saat ini kami masih menyelesaikan tahapan
serah terima lahan Perhutani seluas 309 hektar di Kecamatan Kaligesing
Purworejo. Lahan tersebut akan digunakan untuk areal otoritatif. Sedangkan area
KSPN meliputi kawasan Dieng Wonosobo, Karimunjawa, Sangiran dan
Yogyakarta," terang Indah.
Nantinya, lanjut Indah, kawasan 309 hektar itu
dibangun dengan konsep terpadu memperhatikan lingkungan, dan memiliki konsep
wisata yang menjaga kelestarian Borobudur.
"Konsep menikmati Borobudur dengan tidak
perlu menyentuhnya. Keberadaan Badan Otorita justru untuk membantu upaya
konservasi," kata Indah menambahkan.
Sedangkan Pelaksana tugas (Plt) Dinas Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang, Edi Susanto berharap kehadiran Badan
Otorita Borobudur dapat mendukung progam pariwisata Kabupaten Magelang dan
menggerakkan ekonomi masyarakat.
"Berkenaan dengan hal tersebut, pariwisata
dikatakan berhasil dan sukses bila ia (pariwisata) mampu menggerakan ekonomi
masyarakat secara umum dan khususnya masyarakat di sekitar destinasi,"
jelas Edi.
Guna mendukung itu, lanjut Edi, pihaknya terus
memaksimalkan potensi dan mendorong para pelaku pariwisata melakukan kreasi.
"UMKM sektor pariwisata harus bergerak,
kita mendorong penuh itu, agar masyarakat menjadi sejahtera," lanjut Edi.
Hanya saja Edi menyayangkan dalam formasi Badan
Otorita Borobudur tidak melibatkan Pemerintah Daerah yang seharusnya menjadi
prioritas dan poin penting dalam setiap perkembangan pariwisata di daerahnya.
"Semestinya Bupati sebagai representasi dari
Pemerintah Daerah dilibatkan dalam organisasi Badan Otorita Borobudur
ini," tutup Edi.