BERITAMAGELANG.ID - Selain kebijakan strategis upaya percepatan
pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan dan pengangguran, politik sungai
dan pelestarian sumberdaya alam menjadi salah satu tema penting dalam
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan
di Hotel Artos Magelang, Selasa (23/10).
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa
Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan saat ini problem tata ruang dan lingkungan
menjadi signifikan, dan harus diperhatikan secara serius.
"Kawasan rawan bencana saat
ini menjadi perhatian nasional. Kondisi rawan bencana kita sangat luar biasa.
Sesuai informasi ahli geofisika terdapat titik sesar berpotensi terjadi gempa
yakni di kota Semarang dan Kebumen. Untuk itu tugas kita
mempersiapkannya," katanya.
Ganjar juga mengingatkan bonus
demografi, problem lingkungan sudah terjadi di sekitar kita. Sehingga tata
ruang menjadi penting untuk mengantisipasi terjadinya bencana.
"Jangan ditabrakkan antara
tata ruang dengan tata uang, itu akan menodai dan berbahaya bagi
masyarakat," tegas Ganjar.
Udara kita akan mengalami tekanan
akibat meningkatnya pencemaran yang luar biasa. Pengelolaan sampah dan produktivitas
pertanian kita terkendala kondisi air, beberapa tempat di Jawa Tengah mengalami
defisit.
"Kalo kita tidak menjaga
dengan baik ini akan menjadi persoalan di kemudian hari. Beruntung ada
inisiatif masyarakat untuk melakukan politik air dengan Kongres Sungai, dan Sekolah
Sungai yang menjadi perhatian Australia. Ini bisa diikuti oleh daerah lain
dengan partisipasi masyarakat," paparnya.
Ganjar juga menyinggung pentingnya
peningkatan kualitas pendidikan pelayanan kesehatan di daerah dalam menghadapi
bonus demografi.
"Puskesmas menjadi benteng
terdepan dalam soal kesehatan. Kita juga berharap 'Kuantum', atau lompatan
peningkatan kualitas Pendidikan. Kita utamakan aspek pendidikan berkarakter
untuk meningkatkan sumber daya," ungkapnya.
Dalam Musrenbang ini menjadi sarana
Sosialisasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023. Hal itu menurut Ganjar sebagai upaya
mencapai visi pembangunan menuju Jawa Tengah lebih sejahtera dan
berdikari.
"Kita harus fokus terhadap
arah kebijakan yang disepakati. Peningkatan kualitas ASN, mempercepat reformasi
birokrasi 'Tetep mboten korupsi mboten ngapusi' dalam suasana partisipatif
akuntabilitas dan transparan," tandasnya.
Hadir dalam acara tersebut, Bupati,
Walikota, Pejabat pusat dan daerah, LSM, DPRD Provinsi, Akademisi, tokoh
Politik, perwakilan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.