"Hal ini berkat dukungan para camat, Kepala Desa, seluruh instansi terkait dan kesadaran serta partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat “
kata Drs.Utoyo Sekertaris Daerah Kabupaten Magelang dalam penyerahan Kewenangan Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan ( PBB-P2) menjadi Pajak Daerah, yang bertempat di Ruang Cemerlang Kabupaten Magelang.
Penerimaan PBB Kabupaten Magelang dalam kurun waktu lima tahun terahir adalah : Ta.2007 target APBD Rp.26.381.608.000,- realisasi
Rp.29.845.004.974 ( 113,13%)(117,62%)., Ta. 2008 target APBD Rp.26.554.154.000,- realisasi Rp.31.232.753.372,-, Ta.2009.Target Rp.
26.554.154.000,- realisasi Rp. 30.457.856.308,-(114,70%), Ta. 2010. Target APBD. Rp. 26.554.154.000,- realisasi Rp.30.457.856.308,- (114,70%), Ta. 2011.Target APBD Rp. 31.204.649.650 realisasi Rp.35.824.559.132,-(114,81%).
Menurut Utoyo, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang semula merupakan pajak Pemerintah Pusat, sesuai dengan amanat Undang-Undang dialihkan menkjadi pajak Daerah Kabupaten/Kota.
”pengalihan PBB-P2 menjadi pajak Daerah ini harus sudah dilaksanakan selambat lambatnya tanggal 1 Januari 2014.Sedangkan untuk Kabupaten Magelang akan dilaksdanakan mulai 1 januari 2013” katanya. Guna pelaksanaan pengalihan tersebut, Pemerintah Daerah telah mengambil langkah-langkah antara lain :Penyusunan Regulasi pungutan berupa Perda, penyiapan sarana dan prasarana berupa gedung kantor beserta kelengkapanya, Penyempurnaan struktur Organisasi dan Tata Kerja DPPKAD, Penyiapan SDM.Dll.
Mengingat ini merupakan tahun pertama pengalihan PBB-P2 menjadi pajak Daerah, utoyo berharap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang untuk dapat terus memberikan pendampingan demi kelancaran dan suksesnya pengalihan PBB-P2 menjadi pajak Daerah.
Sementara itu menurut Aris Prasetyo selaku Pjs Kepala KPP Pratama Magelang mengatakan bahwa Tim dari KPP Pratama Magelang siap mendampingi Pemkab Magelang dalam rangka peralihan PBB-P2 menjadi pajak daerah.
Ia berharap pemasukan PBB yang dikelola oleh Pemerintahj Daerah nantinya akan bias lebih optimal dan meningkat disbanding dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama.