BERITAMAGELANG.ID
- Pemerintah Kabupaten Magelang kembali berhasil meraih predikat
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemkab Magelang
meraih opini WTP dari BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD)Tahun Anggaran 2017. Sebelumnya, WTP juga pernah diraih
pada 2016.
Laporan
Hasil Pemeriksaan diserahkan dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah,
Hery Subowo kepada Pejabat sementara Bupati Magelang, Tavip Supriyanto dan Ketua
DPRD Kabupaten Magelang diwakili Suharno di Gedung BPK RI Perwakilan
Jawa Tengah, Semarang, Senin (28/05).
Tavip
mengakui, tidak mudah mendapatkan predikat WTP. Karena itulah ia berkomitmen akan
terus mempertahankan prestasi tersebut.
"Kita
harus bisa memberikan laporan penggunaan anggaran dengan sebaik-baiknya dan
jangan berpuas diri, tetapi kita pertahankan seterusnya," katanya.
Ia
menegaskan pencapaian ini bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan hasil
kerja seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia berharap penghargaan ini bisa
menjadi penyemangat para abdi negara semakin bekerja keras melayani masyarakat.
"Penghargaan
ini menjadi semangat Pemkab Magelang untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
Penghargaan opini WTP dari BPK yang kita terima hari ini merupakan
hasil kerja keras rekan rekan SKPD di bawah bimbingan Bupati Magelang," katanya.
Dalam
kesempatan tersebut, Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Heri Subowo mengatakan
selama kurun waktu beberapa tahun terakhir khususnya di Jawa Tengah yang
menjadi wilayah pemeriksaannya, meliputi 36 Entitas terdiri dari 6
kota, 29 kabupaten dan 1 Pemerintah Provinsi, mengalami kemajuan yang
signifikan dalam hal opini laporan keuangan.
"Ada
peningkatan signifikan perolehan opini WTP dan penurunan opini WDP. Semoga
tahun ini meningkat," harapnya
Dari
35 Entitas di Jawa Tengah masih terdapat 3 yang memperoleh predikat Wajar
Dengan Pengecualian (WDP). Ketiga wilayah tersebut diharapkan segera melakukan
langkah-langkah perbaikan agar sejajar dengan Kabupaten/Kota lain yang telah
memperoleh WTP.
"Kita
ketahui bersama bahwa penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan
Pemerintah Daaerah (LKPD) dari BPK setiap tahun merupakan bagian dari mekanisme
akuntabilitas yang sedemikian rupa sehingga tercipta fungsi check
and balance di antara tiga
fungsi yaitu eksekutif, legislatif dan BPK. Setiap tahun kami melakukan audit
laporan keuangan pemerintah Daerah," terangnya.
Penghargaan
WTP ini sebagai bentuk keberhasilan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dinilai
telah menyajikan data secara transparan, jelas, dan tepat.
"Ke depan
bisa ditingkatkan lagi dan sebagai motivasi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota
untuk menyusun laporan lebih baik lagi, serta tata kelola keuangan secara baik," pungkasnya.