BERITAMAGELANG.ID
- Untuk melindungi
kepentingan umum di sektor industri dan perdagangan, perlu ada jaminan dalam
kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam
pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran alat-alat ukur,
takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP).
Mulai awal
Juli 2018, Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Bidang Metrologi Dinas
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disdagkop UKM) telah membuka
pelayanan mandiri tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
Sebelum mandiri, Disdagkop UKM Kabupaten Magelang bekerja sama dengan UPT Metrologi Yogyakarta.
âKarena bagaimanapun
pelayanan kan harus jalan. Sekarang SDM kami sudah ada, peralatan juga kita
sudah komplit, kelembagaan kita juga termasuk sudah bagus karena yang lain itu
UPT, kita Bidang. SK PPTU (Pelayanan Tera dan Tera Ulang) nya (terbit) bulan
Mei, dan kita mulai beroperasi 1 Juli 2018 dan ini satu-satunya di Kedu yang
sudah mulai operasional,â demikian disampaikan Kepala Disdagkop UKM Kabupaten
Magelang, melalui Sekretarisnya, Achmad Ruswanto, di kantornya, Jumat (06/07).
SK Dirjen
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga nomor 39/PKTN/ KKPTTU/ 05/ 2018 menyatakan
Bidang Metrologi pada Disdagkop UKM Kabupaten Magelang sudah mampu melakukan
pelayanan tera dan tera ulang di wilayahnya.
Layanan tera
ulang yang baru berjalan ini terus disosialisasikan hingga ke desa-desa agar masyarakat
sadar akan pentingnya tertib ukur yang memberikan perlindungan pada masyarakat
itu sendiri selaku konsumen.
âMisalnya
kalau beli gula pasir satu kilo itu benar-benar satu kilogram jadi tidak
dirugikan, jadi ukurannya betul-betul tepat,â pungkas Achmad.
Dalam kesempatan
yang sama, Kepala Bidang Metrologi Disdagkop UKM, Uswatun Wulandari
menyebutkan, semua jenis usaha wajib ditera ulang secara berkala, termasuk
timbangan jasa usaha ekspedisi, laundry, hingga meteran air ataupun listrik.
âTimbangan
meja untuk yang di pasar, kemudian pompa ukur di pombensin, nosel-nosel itu
harus kita tera setahun sekali, kemudian kalau ada loncatan untuk pengukuran (BBM)
mereka juga harus meminta ke kita, jadi setahun bisa beberapa kali, kalau
timbangan meja cukup setahun sekali,â kata Wulandari.
Selain itu,
lanjut Wulandari, jembatan timbang juga harus dilakukan peneraan ulang.
âKemudian di
jajaran kesehatan ada timbangan badan itu juga harus setahun sekali (tera
ulang), tensimeter, termasuk thermometer itu juga semua alat ukur harus ditera,â
jelasnya.
Disdagkop UKM melakukan pelayanan tera ulang dengan Sidang Tera di pasar-pasar Kabupaten Magelang
Wulandari menyebutkan
ada beberapa jenis mekanisme pelayanan tera ulang bagi masyarakat, salah
satunya pelayanan di kantor. Pihaknya juga rutin melakukan Sidang Tera, yakni pelayanan
tera ulang di pasar-pasar.
âSelain itu
kita juga ada pelayanan loko, ketika dari perusahaan minta untuk ditera misalnya
jembatan timbang atau pombensin SPBU itu bisa kita layani dengan membawa alat
ke lokasi,â terangnya.
Diketahui sebelumnya,
empat pasar di Kabupaten Magelang sudah mendapat penghargaan Pasar Tertib Ukur
karena semua alat ukur atau timbangan di pasar tesebut sudah ditera ulang,
yakni Pasar Mungkid, Salaman, Bandongan dan Secang. Tahun ini, Disdagkop UKM
mengajukan Pasar Talun dan Grabag untuk mengikuti penilaian Pasar Tertib Ukur oleh
Kementrian Perdagangan.
âHarapannya,
ke depan, semua pasar di Kabupaten Magelang bisa menjadi Pasar Tertib Ukur. Nanti
finalnya kita akan ada penilaian Daerah Tertib Ukur, kita juga akan mengajukan
itu. Daerah tertib ukur itu semua pasarnya dan seluruh perusahaan sudah tertib
ukur. Jadi ketika dicek itu semua (jenis usaha) sudah ditera ulang,â tandasnya.