BERITAMAGELANG.ID - Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah gelar Rapat
Koordinasi menghadapi letusan Gunung Merapi, di kantor Pusdalops Kabupaten
Magelang, Senin (28/05). Rakor ini digelar terkait kondisi Gunung Merapi terkini.
"Jadi masing-masing
SKPD kita cek sesuai dengan tugas fungsi mereka, kemudian tempat evakuasi akhir
juga sudah kita cek, dan jalur evakuasi juga sudah kita lakukan pemeriksaan dan
kita persiapkan. Apabila ada yang mengalami kerusakan, maka akan segera kita
perbaiki," kata Tavip Supriyanto usai rakor.
Tavip menjelaskan, rapat
koordinasi ini bertujuan mempersiapkan segala sesuatu jika terjadi peningkatan
aktivitas Gunung Merapi.
"Pengaturan desa
bersaudara atau sister village, juga kita diskusikan terus sampai saat ini. Hal
ini bertujuan untuk mengantisipasi apabila benar-benar ada letusan, maka
masyarakat tidak panik dan dapat dikoordinasi dengan baik. Tujuannya adalah
zero korban jiwa (agar tidak ada korban jiwa)," tegasnya.
Kepala Pelaksana Harian
BPBD Provinsi Jawa Tengah, Sarwa Pramana memaparkan, dengan meningkatnya status
Gunung Merapi menjadi Waspada, Pemerintah Jawa Tengah langsung menerbitkan
surat himbauan Plt. Gubernur Jawa Tengah pada tiga Bupati, yakni Klaten, Magelang,
dan Boyolali.
"Yang pertama,
untuk mengadakan rapat koordinasi di internal masing-masing. Yang kedua,
mengecek fasilitas yang sudah dibangun BNPB tahun 2010 (tempat pengungsian
akhir), dan yang ketiga adalah menyiapkan rencana kontijensi menjadi rencana
operasi apabila terjadi kenaikan level lagi," terang Sarwa.
Menurut Sarwa,
mempersiapkan warga pada radius 10 Km akan lebih baik dari pada di radius 3-4
Km dari puncak Gunung Merapi.
"Untuk
menindaklanjuti rapat-rapat dengan Kepala Desa pada radius 10 Km akan lebih
aman atau safety, daripada harus tergagap-gagap memindahkan warganya saat
terjadi erupsi Gunung Merapi, dan itu tidak gampang sama sekali," tegasnya.
Selain itu, dalam rakor
tersebut Sarwa juga menyampaikan bahwa evakuasi hewan ternak juga merupakan hal
yang sangat penting.
"Karena menurut
pengalaman yang sudah-sudah, para warga ini enggan untuk mengungsi karena
alasan hewan ternak mereka. Karena salah satu harta yang mereka miliki adalah
ya hewan ternak itu. Atau mungkin pemerintah harus membuat kebijakan, bagaimana
pengusaha lokal untuk bisa membeli hewan ternak tersebut, tetapi dengan catatan
sesuai harga di pasaran," pungkasnya.