“Kami akan menerjunkan 150 personil tim terpadu dari TNGM, Polisi, Kodim, Satpol PP dan Polisi Hutan ditambah 50 personil Satuan Polisi Reaksi Cepat dari Departemen Kehutanan untuk memantau lahan TNGM yang menjadi lokasi penambangan liar,” kata Kepala TNGM, Tri Prasetyo, kemarin.
Berdasar kesepakatan, para penambang diperbolehkan menambang di lereng Merapi dalam dua minggu ke depan. Selama itu, Pemda akan membahas kebijakan lebih lanjut terkait persoalan ini. Meski boleh menambang, ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi penambang. Diantaranya, penambangan tidak boleh di kawasan TNGM, tetapi hanya boleh di aliran sungai dan areal warga yang terdapat deposit material.
Lahan penambangan juga harus berjarak minimal 500-1.000 meter dari dam panahan lahar Merapi. Aktifitas penambangan dilakukan secara manual dan tidak boleh menggunakan alat berat, serta dilakukan pada siang hari (pukul 06.00-18.00). Tri Prasetyo mengatakan, selama dua minggu ke depan masa kesepakatan tersebut, aparat gabungan tersebut akan membersihkan kawasan TNGM yang menjadi lokasi penambangan liar. Para penambang akan diusir karena telah merusak lingkungan.
Ia menjelaskan, awalnya, penambangan oleh warga ini dilakukan di aliran Sungai Bebeng. Namun, karena deposit pasir dan batu habis ditambang, mereka merambah lahan TNGM untuk ditambang dengan merusak gunung dan hutan pinus.
“Akibat penambangan liar ini, kawasan TNGM mengalami kerusakan sehingga menimbulkan kerugian yang tidak ternilai. Jumlah air akan habis karena kulit bumi semakin menipis. Apalagi, ratusan pohon hilang karena lahan dirusak,” ujarnya.
Menurutnya, perambahan kawasan TNGM menjadi lokasi penambangan ini terjadi karena tidak adanya pal batas antara Sungai Bebeng dengan lahan TNGM. Akibatnya, penambang bisa seenaknya masuk lahan TNGM. Atas dasar itu, Tri Prasetyo mengungkapkan, pihaknya berencana akan memasang pembatas ini. Pembatas ini berupa palang pintu di lima titik jalur masuk ke lahan TNGM. Dengan demikian, warga yakni penambang, tidak akan bisa masuk ke kawasan tersebut. Pal batas ini akan dipasang di daerah Desa Ngablak dan Ngargosoka Kecamatan Srumbung dan Desa Keningar Kecamatan Dukun.
“Upaya lain yang akan kita lakukan adalah mengajak masyarakat setempat untuk berpartisipasi menghentikan penambangan liar ini. Kami akan mengupayakan berbagai pelatihan ketrampilan agar warga yang menjadi penambang bisa beralih pekerjaan,” jelasnya. Sebelumnya, ratusan penambang lereng Merapi mendatangi DPRD karena lokasi tempat mereka bekerja ditutup oleh TNGM. Mereka juga mengeluhkan adanya pungutan liar dari oknum pejabat pengawas lokasi penambangan. Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Susilo berjanji, dalam dua minggu ke depan masa kesepakatan itu, pihaknya bersama Pemda dan melibatkan
perwakilan penambang, akan mencari solusi terbaik untuk masalah ini. “Kami juga akan mengupayakan penggantian pejabat yang berhubungan dengan penambangan liar,” ungkapnya.
***)Widodo Anwari Humas & Protokol*