Lebih lanjut Bupati menegaskan bahwa Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan harga mati,dan Pancasila sebagai perjanjian luhur para pendiri bangsa telah disepakati sebagai dasar Negara dan idiologi bangsa.
“ siapapun dan kelompok manapun yang berusaha melakukan makar harus ditindak tegas “ katanya.*
Bupati berharap, siapapun yang mengetahui gerakan –gerakan yang mencurigakan agar berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat sehingga gerakan NII tidak berkembang di wilayah Kabupaten Magelang.
Sementara itu Deny Wibowo St,SH, Kasat Intelkam Polres Magelang berharap agar semua kalangan dapat memberi informasi kepada fihanya apabila menemukan kegiatan agama yang mencurigakan. Kepolisian senantiasa akan selalu merespon segala kegiatan masyarakat hingga ke tingkat Desa.
Deny juga menegaskan bahwa NII adalah makar, karena tidak dibenarkan ada Negara dalam Negara. Nurwijaya SH Kasie Intel Kejaksaan Negeri yang juga wakil ketua Pengawas Aliran Kepercayaan Kabupaten Magelang dalam paparanya mengatakan bahwa Jamaah Ahmadiyah dan NII merupakan penyebab lahirnya pertentangan di masyarakat, untuk itu dia berharap agar semua fihak dapat ikut menjaga agar Kabupaten Magelang ini tetap kondusif.
Afifudin LC Ketua MUI Kabupaten Magelang berharap sosialisasi peraturan bersama tiga menteri ini dapat dilakukan secara “ akbar “ kepada masyarakat,sehingga masyarakat tidak terjerumus untuk menganut aliran yang sesat.
Menurut Afifudin “ Negara-negara di barat saja tidak berani memproklamirkan sebagai Negara islam, bahkan Arab Saudi saja tidak berani mendirikan Negara islam” tegasnya.
Kegiatan sosialisasi Peraturan Bersama tiga menteri ini dihadiri oleh Muspida, 150 orang peserta wakil dari 21 Kecamatan se Kabupaten Magelang yang terdiri dari para tokoh masyarakat, tokoh agama Dll.